Berapa sih Pendapatan Kepala Daerah Tiap Bulan? Ini lho Nilainya

2427
ilustrasi

Jabatan kepala daerah, tak pernah sepi peminat. Terbukti, tak sedikit yang mengincar tiket pilkada. Bahkan, tak sedikit petahana yang berminat meneruskan pada periode berikutnya. Dan, jika ada kepala daerah yang mengaku hanya mendapatkan gaji pas-pasan, tentu tidak benar. Sebab, diluar gaji, masih ada pendapatan yang didapat.    

Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk tingkat propinsi, kabupaten, kota, dan kabupaten adalah pejabat negara yang gaji, serta tunjangannya sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Selain gaji pokok dan tunjangan, mereka juga mendapatkan insentif dari jumlah pajak serta retribusi daerah.

Untuk besaran gaji pokok Bupati/Walikota seperti yang diatur dalam PP Nomor 59 Tahun 2000, adalah Rp 2,1 juta per bulan dan Wakilnya adalah Rp 1,8 juta per bulan. Sementara berdasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 Bupati/Walikota juga mendapatkan biaya penunjang operasional Kepala Daerah Kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Semakin tinggi PAD maka akan semakin tinggi biaya operasional yang akan didapatkan oleh Kepala Daerah dan Wakilnya. Seperti jika PAD di atas Rp 150 miliar maka paling rendah Rp 600 juta dan paling tinggi 0,15 persen.

Sedangkan jika sampai dengan Rp 5 miliar maka paling rendah Rp 125 juta dan paling tinggi sebesar 3 persen. Jika di atas Rp 5 miliar sampai dengan Rp 10 miliar paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi sebesar 2 persen. Jika di atas Rp 10 miliar sampai dengan Rp 20 miliar paling rendah Rp 200 juta dan paling tinggi sebesar 1,50 persen.

Sementara jika di atas Rp 20 miliar sampai degan Rp 50 miliar paling rendah Rp 300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80 persen. Sementara jika di atas Rp 50 miliar sampai dengan Rp 150 miliar paling rendah Rp 400 juta dan paling tinggi sebesar 0,40 persen.

Selain tunjangan operasional, Kepala Daerah Kota/Kabupaten juga akan mendapatkan tunjangan jabatan yang besarannya adalah Rp 3,7 juta per bulan untuk Bupati/Walikota. Sementara wakilnya akan mendapatkan Rp 3,2 juta. Besaran ini diatur melalui Keppres No 68 tahun 2001.

Tidak hanya itu, insentif pajak juga akan diterima oleh Bupati/Walikota berserta wakilnya selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah.

Hal itu tertuang dalam PP Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pemberian insentif dilakukan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.  Adapun untuk besarannya ditetapkan paling tinggi lima persen untuk Kabupaten/Kota dari rencana penerimaan Pajakdan Retribusi.

Adapun besaran pembayaran insentif untuk setiap bulannya dikelompokan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retibusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan, jika dibawah Rp 1 triliun, paling tinggi enam kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat. Jika semakin tinggim tentu  intensifnya akan semakin naik.

Hak kepala daerah, merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepala daerah dan wakilnya diberikan hak gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya.

Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan. Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.

Tak hanya itu, fasilitas pendukung lainnya yakni sarana kendaraan dinas. Kepala daerah dan wakilnya disediakan masing-masing sebuah kendaraan dinas. Apabila berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

Sementara, biaya operasional pendukung jabatan yakni biaya rumah tangga yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kemudian, biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Hak kepala daerah lainnya, yakni biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Kemudian, biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh kiepala derah dan wakil kepala derah. Seterusnya, biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah beserta anggota keluarga.

Lalu, biaya perjalanan dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah, biaya pakaian dinas dipergunakan, biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah. (ko/dikutip dari berbagi sumber)

 

 

 

 

 

 

 

SHARE

KOMENTAR