Catatan Aktivis 98 Bogor, Kesejahteraan Buruh, Lebih Nyaman Era Reformasi atau Orba?

772
ilustrasi

Kesejahteraan buruh era Orde Baru, dengan buruh era Reformasi, jelas memiliki perbedaan yang menyolok dalam kesejahteraan. Pada era kepemimpinan Soeharto, sejarah mencatat pemerintah melumpuhkan gerakan buruh. Cerita penculikan, intimidasi, bahkan dibunuh, seperti yang terjadi dengan Tokoh Buruh, Marsinah, merupakan bagian dari sejarah buruh di masa Orba. Ini terjadi pada Mei 1993.

Di era Soeharto, berlaku peraturan kebebasan berorganisasi dan berunding, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 sebagai ratifikasi Konvensi ILO Nomor 98. Ada juga Undang-Undang Pokok-Pokok Tenaga Nomor 14 Tahun 1969, yang mengatur dasar-dasar berorganisasi, hak-hak buruh dan sebagainya. Tapi, semuanya cuma omdo atau indah di atas kertas saja.

Semasa Soeharto berkuasa, tidak mudah bagi buruh mendirikan serikat di luar Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), mengorganisasikan pemogokan, apalagi mengkritik pemerintah. Tak hanya itu, terkait upah buruh, perbedaan dewan pengupahan dulu dan setelahnya terletak pada jumlah komposisi serta fungsi pengambil keputusan.

Di zaman Soeharto, upah minimum diputuskan dua tahun sekali oleh menteri berdasarkan saran dewan pengupahan di berbagai tingkatan. Serikat buruh yang dizinkan terlibat hanya SPSI. Itu pun dengan tugas pemberi saran, jika diperlukan.

Survei barang-barang kebutuhan terkait penentuan upah buruh pada era Orba berpatokan pada buruh lajang dan mengacu pada kebutuhan fisik minimum (KFM) tahun 1956. Bisa dibayangkan bagi buruh yang sudah berkeluarga, kesimpulannya kesejahteraan buruh masih sebatas mimpi, ketika itu.

Masih pada era Orba, gerakan buruh saat itu dituduh PKI. Era kepemimpinan Soeharto, buruh ditekan dengan menggunakan tangan militer. Keterlibatan itu dilegalisasi lewat Kepmenakertrans No. 342/1986 yang menyatakan aparat keamanan boleh ikut campur dalam penyelesaian perselisihan perburuhan terutama yang mengarah pada aksi mogok. Hingga tahun 1994, intervensi itu terus berlangsung. Kepala Staf Kopkamtib Soedomo berhasil mendorong “Deklarasi Penyatuan” buruh di Kongres FBSI pada tahun 1981.

Dan, pada era Reformasi, pada masa kebebasan berpendapatan dimuliakan, gerakan buruh kini rentan disusupi muatan politik yang tak relevan dengan isu perburuhan.

Perjalanan waktu gerakan buruh, baru memperoleh kebebasan saat Orba runtuh. Tepatnya, saat Orde Reformasi setelah Habibie mengesahkan UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Kebijakan regulasi memberikan keleluasaan buruh untuk membentuk serikat atau organisasi lantaran syarat yang diberikan cenderung mudah untuk dipenuhi.

Pada awal tahun 2020 lalu, ditetapkan UMK berdasarkan acuan Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015 dan Surat Edaran Gubernur Jabar Nomor 561/75 Yanbangsos tentang Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2020, yang ditetapkan pada 21 November 2019. UMK Kota Bogor diketahui besarannya Rp 4.169.806 dan Kabupaten Bogor Rp 4.083.670.

Tapi faktanya, di Kota Bogor, diketahui PT SUI dan PT PM yang sama-sama bergerak di bidang koveksi atau padat karya tutup karena tak kuat bayar UMK dan dampaknya sekitar 1.000 lebih orang kehilangan pekerjaan. Sementara, di Kabupaten Bogor, di tahun 2020 ini, PT ASM dan PT AMA yang bergerak dalam bidang spare part di Kabupaten Bogor dilaporkan karyawannya karena tetap membayar gaji karyawan dengan menggunakan sistem UMK Bogor tahun 2017 di kisaran Rp 3,2 juta per bulan. Perusahaan ini tidak menggunakan aturan Upah Minimum Sektor Kabupaten Bogor (UMSK) sebesar Rp 3,8 juta per bulan sesuai Surat Keputusan (SK) Gubernur terkait UMSK Jawa Barat tahun 2017.

Sementara, di Jabar, dari informasi yang dihimpun, hingga 20 Desember 2019 lalu, disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar M Ade Afriandi saat itu, ada 113 perusahaan yang mengajukan tidak membayar UMK sesuai aturan terlebih dahulu.

Saat pandemi Covid 19 merebak, ketika ekonomi tengah lesu, baru-baru ini Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah menerbitkan Surat Edaran (SE) yang ditujukan kepada Gubernur se-Indonesia. Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/2020 ini mengatur tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dalam surat edaran tersebut, pemerintah memutuskan upah minimum 2021 tidak mengalami kenaikan alias setara dengan upah minimum tahun ini.

Tapi, meski fakta bicara jujur, ekonomi sulit karena dampak Covid 19, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal tetap ngotot minta upah minimum tahun depan naik 8%. Hal itu disampaikannya saat konferensi pers virtual, Rabu (21/10/2020).Padahal pengusaha sudah mengungkapkan sulit untuk menaikkan upah di tengah pandemi COVID-19.

Ya, setiap tahun para buruh masih meminta kenaikan upah akibat semakin tingginya biaya hidup, meski tahun ini wabah corona melumpuhkan ekonomi. Dan, imbasnya tak hanya dirasakan buruh, tapi juga petani, nelayan, hingga pengemudi becak.

Tuntutan yang disuarakan itu karena upah mereka dinilai tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan hidup yang terus meningkat seperti biaya pendidikan, kesehatan, listrik, pajak kendaraan dan lain sebagainya semakin melejit. Padahal, saat ini kesehatan sudah dijamin BPJS, pendidikan pun sudah gratis meski baru berlaku di sekolah negeri.

Jadi, UMK maupun UMR bukanlah ukuran kesejahteraan bagi buruh. Namun kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan hidup terutama kebutuhan primer itulah yang akan memberikan kesejahteraan. Sudah seharusnya segala kebutuhan primer publik seperti kesehatan dan pendidikan menjadi tanggung jawab negara. Dengan demikian, rakyat terutama kaum buruh tidak kesulitan dalam memenuhi segala kebutuhan hidup. Sehingga kesejahteraan rakyat dapat terwujud

Tak hanya itu, belakangan ini, Omnibus Law jadi sorotan dan dianggap merugikan buruh. Padahal, jika ditilik dari perbandingan era Orba dan saat ini, kesejahteraan buruh sudah banyak jauh berubah. Dan, suatu produk kebijakan dibidani sangat mustahil merugikan buruh. Karena, pemerintah hadir untuk sejahterakan warganya.

Lalu, apa saja manfaat Omnibus Law bagi pekerja? Menurut Meko Airlangga, manfaat Omnibus Law yakni memberi kepastian bonus hingga jam lembur, pemerintah juga akan membantu para karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan memberikan berbagai pelatihan kerja.

Dan, masih menurut Airlangga, jika belum mendapatkan pekerjaan, maka pemerintah akan memberikan bantuan berupa uang tunai, yang akan dibayarkan selama enam bulan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Seterusnya, hak cuti haid dan hamil tak dihapus. Kemudian, membuka lapangan kerja. Dengan adanya UU Ciptaker ini bisa menghapus dan menyederhanakan UU yang mempersulit investasi. Hingga, kemudahan izin bagi pelaku dan sertifikasi halal gratis bagi UMKM. (Penulis Aktivis 98, Eko Octa)

SHARE

KOMENTAR