Demi Bangun GOR dan Perkantoran, Walikota Mau Ngutang Rp2.05 T, DPRD Kota Bogor Murka

620
ilustrasi

BOGOR – Saat Gugus Tugas Covid-19 Kota Bogor mencatat terjadi penambahan 11 kasus baru Covid-19, per Selasa (25/8/2020). Dan, hingga kemarin, jumlah pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Bogor sudah mencapai 515 orang. Bahkan, Kota Bogor yang kini berstatus zona oranye Covid-19 mendekati zona merah atau risiko tinggi penularan.

Walikota Bogor Bima Arya malah berencana mengajukan pinjaman lunak ke Kemenkeu melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pascapandemi Covid-19. Nilainya tak tanggung, sebesar sebesar Rp2,05 triliun. Ironisnya, dana tersebut rencananya akan digunakan untuk pembangunan kawasan GOR Pajajaran dan Komplek Perkantoran Walikota di Katulampa, Bogor Timur.

Hal itu membuat Ketua DPRD, Atang Trisnanto bereaksi keras. Mewakili DPRD Kota Bogor, ia  mempertanyakan alasan pemkot cari utangan dana Rp2,05 triliun dengan dalih memulihkan perekonomian pasca pandemi melalui megaproyek tersebut. Apalagi, pembangunan GOR Pajajaran dan Komplek Perkantoran Walikota yang jadi alasan Pemkot Bogor, disebutnya bukan menjadi program prioritas.

“Masih banyak urusan masyarakat yang jauh lebih kritis dan penting untuk ditangani di tengah situasi pandemi Covid-19. Masalah ekonomi, pendidikan, kesehatan masih menjadi PR bersama yang harus diselesaikan,” kata Atang kepada awak media, Rabu (26/8/2020).

Pimpinan dewan ini berujar, sejak pandemi Covid-19 banyak warga Kota Bogor yang kehilangan pekerjaan, menurunnya pendapatan hingga banyaknya warga miskin yang tidak disubsidi BPJS-nya.

“Selain itu ada juga masalah ketidakmampuan warga terkait fasilitas teknologi pembelajaran jarak jauh harusnya menjadi porsi terbesar untuk diakomodir dalam kebijakan anggaran,” pungkasnya. (wawan) 

SHARE

KOMENTAR