Ketika Sejarah Ditulis Bos Orba Soeharto, Diplesetkan?

44
Jenderal Soeharto (Sumber: Wikimedia Commons)

Lahirnya rezim Orde Baru, bersamaan dengan berkuasanya Soeharto. Ketika itu, di tangan Soeharto, Orba mampu mengontrol sejarah. Peran tokoh bangsa lain direduksi –dari Soekarno hingga Mohamad Hatta, sementara peran Soeharto dibesar-besarkan. Heroisme Soeharto sebagai Bapak Pembangunan hingga Penumpas PKI jadi yang paling sering terdengar dalam buku sejarah. Citra harum itu jadi muasal Soeharto dapat menguasai Indonesia selama 32 tahun.

Dilansir dari voi.id, pengendalian sejarah pada masa Orba dilakukan serius. Bagi Soeharto mengendalikan sejarah adalah ajang pertaruhan. Mengontrol masa lalu merupakan bagian dari menguasai masa kini. Apalagi Soeharto paham benar dengan narasi yang menyebut sejarah dituliskan oleh pemenang. Maka, penulisan sejarah dipolitisasi, memunculkan peran dominan atas sosok Soeharto.

Setelahnya, riwayat Soeharto yang jadi anak dari seorang petani desa mulai dikuatkan. Tujuannya untuk memberi inspirasi kepada seluruh anak bangsa bahwa anak petani saja bisa jadi presiden. Alhasil, rakyat Indonesia mengenal Soeharto sebagai tokoh besar dalam sejarah. Soeharto dikenal sebagai Bapak Pembangunan, Pahlawan Ekonomi, Penumpas PKI, dan banyak lagi.

“Soeharto punya julukan lain. yaitu Penyelamat Pancasila, Memegang Teguh Konstitusi, Memiliki Indra Keenam, Menyatu dengan Aspirasi Bangsa, Negarawan Puncak Bangsa, bahkan Pemimpin Paripurna. Para pembantunya berujar, meski sang jenderal tidak mengenyam pendidikan tinggi, nyatanya bisa membawa negeri ini ke arah yang lebih baik dan lebih maju,” ungkap Feni Adi Soempeno dalam buku Mereka Mengkhianati Saya (2008).

Soeharto menyadari bahwa citranya jelas kalah jauh dengan citra yang dimiliki oleh Soekarno. Dalam melanggengkan citranya, Soeharto segera mereduksi peran Bung Karno dari sejarah bangsa. Ia mengeluarkan Surat Keputusan Presiden pada 6 Mei 1967, melarang Bung Karno memakai segala macam gelar kepresidenan dan beragam sebutan lain.

“Prabu” Soeharto juga mengeluarkan perintah pengusiran Bung Karno dari Istana Merdeka dengan batas sebelum 17 Agustus 1967. Pengusiran Bung Karno diikuti pula dengan keinginan Soeharto mereduksi peran tokoh bangsa lain agar peran Soeharto lebih menonjol dan yang lain jadi figuran dalam sejarah bangsa.

“Dengan demikian, peran-peran Sukarno, Sri Sultan Hamengkubowono IX, Bung Hatta dan tokoh-tokoh lain kurang ditonjolkan. Peran-peran selain Soeharto hanya ditampilkan secara sekunder. Mereka hanya menjadi pelengkap dan mungkin pemain figuran dalam sejarah perjuangan bangsa. Sebagai penguasa, tentu saja, Soeharto bisa membuat sejarah dan mengonstruksi citra-citra kepahlawanan diri dan rezimnya.”

“Mungkin benar, jika ada pameo yang mengatakan bahwa ‘Tuhan menciptakan sejarah, tapi hanya manusia (baca: penguasa) yang bisa membengkokkan sejarah.’ Dalam banyak hal, memang, sejarah lebih sering dibuat dan dikonstruksi oleh penguasa. Penguasa selalu menjadi pemenang dalam pergulatan penciptaan sejarah. Dan kebenaran sejarah, sering kali terlambat ditemukan oleh orang-orang yang jujur,” terang F. X. Baskara Tulus Wardaya dalam buku Menguak Misteri Kekuasaan Soeharto (2007).

Usaha menguatkan citra Orba kemudian mulai menguat dalam penulisan sejarah yang disponsori pemerintah. Sponsor itu dilakukan dalam bentuk proyek penulisan sejarah militer, sejarah populer, sejarah lisan hingga kegiatan lainnya. Langkah itu mampu membentuk anggapan di masyarakat jika Soeharto memiliki kontribusi paling besar bagi bangsa. Karena itu, rata-rata impian anak-anak muda pada era 1970-an ingin menjadi seperti Soeharto.

“Berakhirnya Orde Baru ditandai lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan dijadikan sebagai harapan akan pencerahan oleh sejarawan-sejarawan yang merasa terkekang oleh rezim Orde Baru. Kontrol negara terhadap sejarah diwujudkan melalui tema-tema penulisan sejarah, pengawasan yang ketat terhadap buku-buku sejarah sehingga buku-buku yang beredar melewati sensor yang ketat.”

 “Pemanfaatan arsip menyangkut tema-tema yang sensitif, pengajaran sejarah pada institusi pendidikan dari tingkat SD, SMP, dan SMA, dimana materi sejarah yang diajarkan didasarkan pada buku Sejarah Nasional Indonesia, selain mata pelajaran sejarah juga muncul mata pelajaran PSPB (Pengajaran Sejarah Perjuangan Bangsa),” tulis M. Faisal Aminuddin dalam buku Globalisasi dan Neoliberalisme: Pengaruh dan Dampaknya bagi Demokratisasi Indonesia (2009).

Tindakan membesarkan citra Soeharto muncul pula dalam medium lainnya seperti poster, baliho, monumen, dan film. Keduanya jadi alat ampuh Orba “membengkokan” sejarah. Salah satu contoh adalah Serangan Umum 1 Maret 1949.

Peristiwa itu dibesar-besarkan bahkan sampai dibuatkan monumen untuk mengenang peristiwa itu. Soeharto pun dielu-elukan sebagai konseptor serangan. Padahal, dua minggu sebelumnya Soeharto justru telah diminta oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX ke kraton Yogyakarta. Dalam artian, empunya rencana justru Sri Sultan Hamengkubuwono IX.

Demikian pula film Janur Kuning (1979), Serangan Fajar (1982), dan Penumpasan Pengkhianatan G30S PKI (1984). Film itu disinyalir sengaja dibuat untuk menonjolkan peran Soeharto. Pembangunan citra yang masif itu membuat banyak peristiwa sejarah lainnya di anak tirikan. Semuanya bagian sejarah hanya diciptakan dari dapur Orba, yang sebaik-baiknya untuk melanggengkan Soeharto menguasai Indonesia selama 32 tahun lamanya.

 “Pengendalian sejarah tergantung pada "dapur" tempat sejarah itu diolah: siapa sejarawannya. Di lembaga mana dia bekerja. Makin independen lembaga/pribadi yang menulis, makin otonom hasil karyanya Kalau dapur sejarah itu partai seperti di bekas Uni Soviet, sejarah adalah urusan negara Semua diawasi ketat karena sejarawan adalah orang-orang berbahaya.”

“Jika dapurnya institusi militer, yang ditekankan adalah stabilitas dan keamanan negara; kalau perguruan tinggi dan lembaga penelitian, orientasinva bisa lebih lapang,” tutup Asvi Warman Adam dalam makalahnya berjudul Kontrol Sejarah Semasa Pemerintahan Soeharto (1999).

(Sumber : voi.id)

SHARE

KOMENTAR