Peranan PPAT Cegah Timbulnya Sengketa Tanah

48
Dr Agus Surachman, SH

Kembali berita mafia tanah menghangat , kini korbannya adalah seorang artis bernama Nirina Zubir , yang telah ditipu oleh seorang mantan asisten Ibunya yang bernama Riri Khasmita dan suaminya Endrianto . Mafia tanah hingga kini masih merajalela. Hal tersebut terjadi salah satunya karena jaringan mereka yang luas, mulai dari oknum PPAT, penegak hukum, pengadilan hingga Kementerian ATR/BPN," kata Sofyan dalam keterangan resminya, dikutip dari Tribunnews.com Sabtu (20/11/2021).

Semula, istilah Mafia dirujuk sebagai La Cosa Nostra ( bahasa Italia ) adalah panggilan kolektif untuk beberapa organisasi rahasia di Sisilia dan Amerika Serikat. Mafia awalnya merupakan nama sebuah konfederasi yang didirikan oleh orang-orang dari Sisilia dan Amerika Serikat. Mafia awalnya merupakan nama konfederasi yang didirikan oleh orang-orang dari Sisilia pada abad pertengahan untuk memberikan perlindungan illegal. Istilah Mafia di Indonesia diberikan kepada sekelompok manusia dari berbagai Instansi atau oknum untukmelakukan permufakatan jahat.

Itu pernah disematkan istilah mafia peradilan , mafia pajak dan sekarang sedang meledak mafia pertanahan. Setiap mafia harus kita perangi dengan cara preventif dan Refresif. Prefentif setiap instansi dan pribadi-pribadi dalam instansi tersebutharus mawas diri dan hati-hati dalam menjalankan tugasnya. Contoh dalam mafia tanah, instansi dan pejabat yang terlibat dalam pertanahan mulai PPAT/NOTARIS, Kanto Pertanahan mulai terendah sampai tingkat tertinggi di kementrian ATR BPN harus mawas diri dan menegakan disiplin terhadap anak buahnya dengan benar, kepolisian bahkan pengadilan serta penegak hukum lainnya pengacara dan Lembaga Pemasyarakatan harus mawas diri agar tidak terpengaruh dan terlibat dalam urusan mafia tanah.

Khususnya Pejabat Pembuat Akta Tanah, tentu apabila ada oknum yang terlibat, hukum harus ditegakan, organisasi pun harus memberikan sanksi sekaligus pendampingan dengan tetap selalu mengdepankan asas “ praduga tidak bersalah “ serta tetap mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang baerlaku.

Sebagai Pencegahan bagi PPAT/ Notaris agar tidak teperosok dan terlibat kepada urusan “ Mafia Tanah “. Setiap PPAT harus menjalan tugasnya sesuai ketentuan Peraturan Perundangan dan tetap menjalankan serta mentaati kode etik yang sudah ada. Misalnya, pertama, PPT dilarang melakukan pembuatan akta sebagai permufakatan jahat.

Artinya seorang PPAT tidak boleh membuat akta yang berpihak kepada salah satu pihak sehingga merugikan orang lain dan PPAT tersebut menikmati keuntungan dari permufakan jahatnya tersebut. Kedua, dilarang membuat keterangan yang tidak benar dalam aktanya. Misalnya, mencantumkan lokasi dan luas yang tidak sesuai dengan data yang ada . Ketiga, membuat akta tidak ditandatangani di hadapan PPAT, Keempat, Membuat “kuasa mutlak”, artinya penerima kuasa diberikan kewenangan menerima uangnya, Kelima, PPAT berkewajiban melakukan pengecekan sertifikat terlebih dahulu sebelum melakukan peralihan hak, Kelima, PPAT dilarang membuat akta dalam keadaan cuti

Selanjutnya PPAT wajib, Pertama, akta Jual beli wajib ditandatangani oleh suami istri , apabila istri atau suami salah Satu sudah meninggal, maka anak- anaknya harus ikut menandatangani akta jual beli tersebut, Kedua , wajib terus menerus meningkatkan ilmu pengtahuannya dengan jalan mengikuti pelatihan- pelatihanatau seminar-seminar yang keap dilakukan oleh organisasi, Ketiga, selalu mentaati kode etik yang telah ditentukan oleh Organisasi atau Kementrian Agraria, misalnya pertama, berbahasa Indonesia secara baik dan benar, kedua mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara, ketiga, memiliki perilaku profesional dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional, khususnya di bidang hokum, keempat, bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, mandiri, jujur, dan tidak berpihak, .kelima, memberi pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang memerlukan jasanya, keenam, memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan maksud agar masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat.

Tulisan ini lahir, sebagai usaha introspeksi dan keprhatinan yang mendalam atas maraknya “mafia pertanahan” yang bisa menimpa siapa saja dan kapan saja. Untuk itu kehati-hatian dan kewaspadaan dalam menjalankan tugas harus tetap dikedepankan.

(Penulis : Agus Surachman, SH)

SHARE

KOMENTAR