PPKM Mikro Diterapkan di Kota Bogor, Tiap Kelurahan Dberadakan Posko Covid-19

447
ilustrasi

BOGOR – Terapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro, Pemkot Bogor bentuk penanganan Covid-19 tingkat kelurahan. Unsur TNI-Polri akan dilibatkan dalam dalam pembentukan posko tingkat kelurahan tersebut. Posko Covid-19 di setiap kelurahan tersebut untuk memperkuat fungsi tracing, testing dan treatment (3T) di wilayah-wilayah. PPKM skala mikro ini berlaku pada 9-22 Februari 2021

"Ini sejalan dengan apa yang sudah diterapkan oleh kota Bogor pada tahun lalu. Hanya instruksinya dari menteri lebih detail dalam beberapa hal, kami akan ikuti arahan tersebut," kata Walikota Bima Arya, (8/2/2021).

Dijelaskan Bima, pelaksanaan PPKM mikro akan dilakukan dengan menambahkan beberapa peraturan sesuai dengan instruksi Gubernur Jabar. Pihaknya telah melakukan koordinasi tiga pilar, yaitu Pemkot, Polresta Bogor dan Kodim 0606 untuk merapikan kekuatan di bawah dengan penguatan pada tiga poin baru.

PPKM berbasis Mikro, disebutnya sudah sejalan dengan apa yang diterapkan Kota Bogor belum lama ini. Di mana pengetatan pengawasan dilakukan di tingkat RW zona merah.

“Ini sama persis yang kami sampaikan ketika meninjau Duta Kencana, Tanah Sareal. Poin nomor satu adalah penguatan mikro. Ini sejalan dengan apa yang Kota Bogor sudah lakukan. Hanya instruksi Mendagri lebih detail dalam beberapa hal, yaitu pertama adalah pembentukan posko di wilayah, di kelurahan dengan ketua poskonya adalah Lurah, wakil ketuanya tokoh masyarakat setempat. Ini sedang kami bentuk dan besok tuntas. Kedua, pembagian tugas. Babinsa, babinkamtibmas, puskesmas, tugasnya akan diatur. Sehingga 3T akan lebih diperkuat,” jelas Bima.

Keberadaan Posko di tingkat kelurahan, kata Bima, akan membuat pengumpulan data lebih sinkron.

“Makanya sekarang dirapikan. Nanti Babinsa, Bhabinkamtibmas, Lurah, itu mang-update real time. Jangan sampai ada data yang tidak sinkron,” tutupnya. (Wawan)

SHARE

KOMENTAR