Presiden Jokowi dan PDIP Satu Sikap, Tolak Penundaan Pilkada

702
Jokowi dan Megawati (ilustrasi)

JAKARTA – Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman lewat siaran pers menyampaikan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah akan tetap dilaksanakan meski pandemi virus corona (Covid-19) belum berakhir, Senin (21/9/2020). Pilkada serentak tersebut tetap dilaksanakan serentak pada 9 Desember 2020 mendatang.

"Pilkada 2020 tetap sesuai jadwal, 9 Desember 2020, demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih. Pelaksanaan tahapan pilkada harus diiringi dengan disiplin protokol kesehatan yang ketat,” kata Fadjroel.

Dia menandaskan, penyelenggaraan pilkada nantinya akan disertai dengan penegakkan hukum dan sanksi tegas.

"Agar tidak terjadi klaster baru Pilkada. Presiden Jokowi mengatakan, pilkada tidak bisa ditunda hingga pandemi berakhir. Sebab, pemerintah tidak bisa memastikan kapan pandemi Covid selesai di Indonesia dan dunia. Karena tidak satu negara tahu kapan pandemi Covid-19 akan berakhir. Karenanya, penyelenggaraan Pilkada harus dengan protokol kesehatan ketat agar aman dan tetap demokratis," jelas dia.

Jubir Kepresiden itu berujar,penyelenggaraan pilkada pada masa Covid-19 belum mereda juga terjadi di beberapa negara lain.

"Pilkada di masa pandemi bukan mustahil. Negara-negara lain seperti Singapura, Jerman, Perancis, dan Korea Selatan juga menggelar Pemilihan Umum di masa pandemi. Tentu dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat," beber dia.

Sementara, PDI Perjuangan juga menyampaikan sikap yang sama dengan Jokowi. Melalui Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak bisa ditunda. Partai besutan Megawati Soekarnoputri ini menilai kalau Pilkada serentak harus diselenggarakan pada tahun ini.

"Penundaan pilkada di tengah pandemi akan menciptakan ketidakpastian baru mengingat kepala daerah akan berakhir pada Februari," kata Sekretaris Jendral PDIP, Hasto Kristiyanto baru-baru ini.

Hasto berpendapat, bahwa setiap pemimpin harus mendapat mandat dari rakyatnya guna menjalankan roda pemerintahan dengan legalitas yang sah meskipun di tengah pandemi. Dia mengatakan, wabah virus Covid-19 saat ini juga belum ada kepastian kapan akan berakhir.

Dia mengatakan, calon pemimpin yang melewati tahapan Pilkada pasti menyerap aspirasi rakyat. Dengan kata lain, sambung dia, calon pemimpin itu digembleng dengan proses yang ketat dan diseleksi langsung oleh rakyat sebagai kuasa tertinggi dalam iklim demokrasi.

"Mereka calon pemimpin akan memahami betul seluruh skala prioritas untuk rakyat yang tengah menghadapi pandemi. Justru ketika pilkada itu tidak ditunda, itu akan memberikan arah kepastian bagi rakyat," tuntasnya. (nesto)  

SHARE

KOMENTAR