Selaras Cita-cita Bung Karno, PDIP Perjuangkan Desa Pusat Kebudayaan

32
Pengurus PDI Perjuangan saat menerima DPP Asosiasi Pemerintahan Desa

JAKARTA - Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memastikan, pihaknya selalu memperhatikan aspirasi terkait dengan pembangunan desa. Hal itu ditegaskannya, usai menerima Asosiasi Pemerintahan Desa (Apdesi). Mereka menyampaikan berbagai persoalan atas jalannya pemerintahan desa. Termasuk menyangkut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN tahun 2022.

Dalam pertemuan itu, PDI Perjuangan juga menerima aspirasi Apdesi terkait Perpres Nomor 104 Tahun 2021 tentang rincian APBN 2022 yang dinilai tidak menguntungkan desa.

"Sikap PDIP terkait dengan aspirasi tersebut selalu menempatkan hakekat pemerintahan desa dalam kaitannya dengan sistem politik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Berkaitan dengan hal tersebut desa harus betul-betul diangkat dan diperhatikan termasuk dengan seluruh kebudayaannya," ujar Hasto di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis (13/1/2022).

Saat menerima audiensi Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP Apdesi) di kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Jakarta, partainya sangat senang dengan pertemuan itu. Mengingat partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu juga memiliki cita-cita membangun desa, seperti yang diamanatkan oleh Bung Karno.

"Mimpi Bung Karno dan Ibu Megawati adalah desa menjadi pusat kebudayaan, pusat kuliner. Jadi benteng Pancasila karena di desa itulah Pancasila dibunyikan dan akarnya yang gotong royong," kata Hasto.

DPP Apdesi menilai Perpres Nomor 104 tidak terlalu memberi keuntungan bagi desa.  Dalam pertemuan itu, Hasto turut didampingi Ketua DPP Djarot Saiful Hidayat, Komaruddin Watubun dan Eriko Sotarduga, Wasekjen Arif Wibowo bersama sejumlah anggota DPR RI, yakni Idham Samawi, Ichsan Yunus, Endro Suswantoro Yahman dan Hugua.  Sementara, kedatangan DPP Apdesi dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP Apdesi Surta Wijaya, Sekretaris Jenderal DPP Apdesi Asep Anwar Sadat dan jajaran DPP Apdesi.

Dalam kesempata itu, Hasto mengatakan, seharusnya desa diperkuat dan dikembangkan sebagai pusat kebudayaan.

"Kalau desa kita tak kuat, maka rontok kita. Kalau desa tidak kita kembangkan sebagai pusat kebudayaan, bisa bahaya," ucapnya.

Hasto menyatakan bahwa perhatian Presiden Joko Widodo atau Jokowi terhadap desa merupakan bagian dari pembangunan. Di PDIP, kepedulian terhadap desa menjadi fokus utama dalam Rapat Kerja Nasional yang akan diagendakan.

"Spirit PDI Perjuangan agar desa kuat, maju dan berdaulat. Oleh karena itu, permasalahan desa harus dilihat secara komprehensif," ujar Hasto.

Fraksi PDI Perjuangan Siap Perjuangkan Aspirasi Desa

Ketua Umum Apdesi, Surta Wijaya mengatakan, desa merupakan garda terdepan dalam menyelesaikan permasalahan di tingkat desa. Sehingga meminta ada perubahan peraturan yang lebih baik dan tidak mengurangi peran kepala desa.

Apdesi menilai Perpres Nomor 104 tidak menguntungkan bahkan mengurangi diskresi aparat desa dalam pengelolaan anggaran desa. Misalnya aturan 40% dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

"Kami meminta kepada PDI Perjuangan membantu Apdesi mencari solusi agar bisa bangun desa secara maksimal dan lebih baik," kata Surta.

Dalam kesempatan yang sama, Sekjen DPP Apdesi Anwar Sadat meminta PDI Perjuangan mengadvokasi masalah agar desa dengan kedaulatannya dapat memajukan desa. "Indonesia bersinar tidak hanya dengan nyala obor di Jakarta tapi juga dengan lilin kecil di seluruh desa Indonesia," ucap Anwar.

Djarot menambahkan melalui perangkat desa, pemerintahan terdepan dan berhubungan dengan masyakarat untuk melayani seluruh desa. "Ini aplikasi ideologi Pancasila. Menolong diri sendiri dan bergotong royong agar desa berdaulat," ujar Djarot.

Arif Wibowo yang juga duduk di Komisi II DPR RI mengatakan, keluhan DPP Apdesi ini wajar dan normal. Dia setuju agar desa diperkuat eksistensinya dari aspek hukum.

Menanggapi berbagai aspirasi dan keluhan DPP Apdesi, Komaruddin Watubun menyarankan agar aspirasi dan keluhan ini disampaikan secara tertulis, dipersiapkan legal drafting sebagai sebuah aspirasi yang muncul dari bawah.

"Sehingga kami tidak salah memahami apa saja yang dikehendaki dan menjadi aspirasi desa," ujar Komaruddin. Meskipun diakuinya aturan ini memang perlu disempurnakan dan tidak kaku.

Eriko pun menambahkan, berbagai permasalahan di desa bisa diselesaikan meskipun mungkin tidak dapat tuntas dengan cepat. Apalagi yang terkait anggaran.

"Intinya intens saja berkomunikasi termasuk dengan Fraksi PDI Perjuangan. Bawa data-data konkrit permasalahan dan terkait Komisi DPR-RI di bidang apa. Tugas wakil rakyat memperjuangkan aspirasi desa. Karena peran desa itu penting," kata Eriko. (Mishell)

SHARE

KOMENTAR