Sidak Pembangunan RSUD, Dua Anggota Dewan Komisi 4 Kabupaten Bogor Berang Dihalangi Satpam

1301

BOGOR – Setelah mendapat informasi adanya dugaan perubahan pagu anggaran dari Kontruksi Sarang Laba-Laba (KSLL) menjadi tiang pancang pembangunan RSUD Leuwiliang, Komisi 4 DPRD Kabupaten Bogor bereaksi menguji kebenarannya mendatangi lokasi, Senin (7/9/2020). Saat gelar inspeksi mendadak (sidak), dua anggota DPRD Kabupaten Bogor, Ridwan Muhibi dan Ruhiyat Sujana langsung melakukan pengecekan pekerjaan, setiba di RSUD Leuwiliang. Hasilnya, menurut mereka informasi tersebut benar.     

Sidak ini semula sempat diawali adu mulut lantaran petugas keamanan proyek merasa keberatan. Merasa dihalang-halangi, Ruhiyat Sujana pun mempertanyakan standar operasional prosedur (SOP) dan alasan mengapa anggota dewan tidak diperkenankan masuk.

"Ini sudah peraturan, kalau ada tamu harus ada rekomendasi dari RSUD dan didampingi oleh pihak pelaksana proyek," ujar petugas keamanan proyek, Dedi.

Mendengar ada keributan, Manajer Pelaksana Pembangunan, Haris menghampiri kedua anggota dewan tersebut. Ruhiyat Sujana pun mempertegas bahwa setiap pekerjaan harus sesuai dengan SOP agar tidak ada miss komunikasi antara pelaksana maupun dengan pihak lain, serta mempertanyakan progres pekerjaan pembangunan gedung RSUD.

"Mengapa pelaksanaannya Kontruksi Sarang Laba-Laba diubah menjadi tiang pancang, ini menggunakan uang rakyat loh, bukan uang perusahaan Anda. Jadi harus sesuai dengan apa yang di tuangkan dalam pagu anggaran. Selain itu, kita sudah baik-baik bertanya malah dibohongi dan terkesan dihalangi. Narasi awalnya itu sehingga terjadi kemarahan," kata Ruhiyat.

Jawaban Haris, progres pekerjaan sudah mencapai 25% selama 80 hari kerja.

"Jadi begini pak dalam peta wilayah, daerah Leuwiliang kan termasuk daerah rawan gempa. Jadi,  kami melakukan rapat dengan beberapa pihak, baik pelaksana maupun rumah sakit dan PPK, maka hasil rapat menganjurkan untuk membuat pondasi tiang pancang dan itu sudah melalui kajian Prof Paulus seorang ahli dari Bandung. Dari dasar itu lah kami membangun pondasi tiang pancang," ucap Haris.

Sementara itu, Ridwan Muhibi (FG) mempertanyakan surat pengajuan perubahan ke Dinas Perencanaan.

"Dan, kalaupun ada rapat, itu harus ada persetujuan dari pihak pejabat pembuat komitmen dalam hal itu pihak RSUD Leuwiliang, pengguna anggaran. Dalam hal ini Kadinkes Kabupaten Bogor serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam hal ini Wadir RSUD yang pada saat itu dr. Zen. Bahkan, saat dikomfirmasi dr zein tidak pernah ada rapat apapun. Jadi, jika ada perubahan minimal harus ada rapat melibatkan beberapa pihak yang disebutkan diatas," tegas Bibih.

Menanggapi hal itu, manajer pelaksana menjelaskan pihaknya sedang mengajukan dan pengajuan itu sedang dalam proses.

Kepada awak media, Bibih menyampaikan, dari penjelasan manager pelaksana bahwa pengajuannya perubahan baru diajukan.

“Mengapa pelaksana pembangunan melaksanakan perubahan, bukankah pengajuannya itu belum tentu disetujui. Sebab, pada saat penganggaran sudah sesuai kajian konsultan, masa konsultannya enggak mimikirkan hal itu? Dalam proses pengajuan perubahan dari Kontruksi Sarang Laba-Laba menjadi tiang pancang itu tidak mudah. Harus ada perubahan anggaran, kalau dari pondasi ada perubahan anggaran maka akan berdampak juga kepada yang lain lain, kalau sudah begitu berarti harus ada lelang ulang kembali, dan ini malah jadi rancuh,"tandas Bibih.

Lebih lanjut, ia menjelaskan atas sidak yang dilakukannya, karena Dinkes dan RSUD tersebut leading sektor Komisi 4, serta yang menganggarkannya. Komisi 4 melihat secara utuh penggunaan anggarannya, control budgeting atau pengawasannya.

"Guna memperdalam adanya perubahan Kontruksi, Komisi 4 akan melibatkan Komisi 3 dalam Kontruksi karna itu domainnya Komisi 3 tentang Kontruksi,"pungkasnya. (DianP)

SHARE

KOMENTAR