Soal Ujaran Kebencian di Medsos, BBHAR PDIP Kota Bogor Gaspol Polisikan Pelaku

765
BBHAR DPC PDIP Kota Bogor dan Ketua Ranting PDIP Kota Bogor, Isnawati

BOGOR – Tim Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat (BBHAR) DPC PDI Perjuangan Kota Bogor yakni Rianto Simanjuntak, David Todo Marbun dan Charles Sihombing kembali mendampingi Isnawati di Polres Bogor Kota terkait kelanjutan proses hukum ujaran kebencian sebutan kafir yang ditujukan ke partai berlambang banteng bulat, Rabu (30/9/2020).    

Diperoleh informasi, kasus tersebut kini tengah ditangani Unit Krimsus Polres Bogor Kota. Kepada media online ini, Rianto mewakili BBHAR DPC PDI Perjuangan Kota Bogor mengatakan, pihaknya tetap akan mempolisikan tersangka Aparatur Sipil Negara (ASN), DYN. Menurutnya, apa yang ditulis di medsos atau akun facebook dinilai sudah membuat ujaran kebencian memfitnah dengan sebutan kafir di medsos pada Minggu (27/9/2020) petang.

“Ya, tetap akan dilanjutkan. Dan, kita, BBHAR akan mendampingi Ketua Ranting Kebon Kelapa, Isnawati terkait ujaran kebencian yang ditulis di akun facebooknya dengan terduga pelaku ASN berinisial DYN. Sebelumnya, sudah dilakukan pengaduan,” tukas Riyanto di Mapolres Bogor Kota.  

Dia berujar, bahwa ujaran kebencian maupun hoaks yang disebarkan warga di media sosial bisa berujung pada proses hukum. Sebab, dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE disebutkan bahwa seseorang bisa dipidanakan jika terbukti melakukan aksi pencemaran nama baik, penghinaan SARA, perdagangan elektronik, ujaran kebencian dan penyebaran hoaks di media sosial.

“Dan, terkait pasalnya UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah tercantum pada Pasal 27, Ayat (3) jo Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 45 A. Andai terduga pelaku ng sudah mengaku bersalah sekali pun, secara hukum harus diproses,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, Isnawati kembali menegaskan, pihaknya yak akan pernah membuka pintu untuk kompromi.

“Karena tudingan kafir itu ditujukan kepada partai PDI Perjuangan. Maka, biar hukum yang memutuskannya nanti. Biarlah hakim di pengadilan memutuskannya. Dan, kami PDI Perjuangan yang menjunjung tinggi hukum, tak akan pernah menjadi hakimnya. Sekali lagi, ada hukum yang nanti bicara,” kata Isna. (nesto)  

SHARE

KOMENTAR