Talkshow Hardiknas PDIP, Evaluasi PJJ Nadiem akan Gelar Sekolah Tatap Muka

770
Nadiem Makarim

JAKARTA - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim, Menteri Sosial Tri Rismaharini, serta Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto hadir dalam Talkshow Hardiknas yang digelar partai berlambang banteng bulat, Rabu (5/6/2021).

Selain itu, sebagai pembicara lain yakni Wakil Ketua Komisi X DPR Agustina Wilujeng, Inisiator Bukit Algoritma Budiman Sudjatmiko, Bupati Sumenep Achmad Fauzi, dan Komedian Kiki Saputri. Anggota Komisi X DPR dari PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira menjadi host dalam acara tersebut. Acara ditayangkan langsung dan bisa ditonton ulang di akun youtube resmi @pdiperjuangan dan akun facebook PDI Perjuangan.

Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) disampaikan Mendikbud Ristek. Menurutnya, selama pandemi Covid-19, hal itu jadi pilihan yang juga dilakukan di negara-negara lain. Masalah utama yang terjadi di Indonesia, disebutnya terkait konektivitas sinyal dan banyak siswa yang tidak punya ponsel android. Padahal, hal itu menjadi yang utama dalam pelaksanaan PJJ.

“Kita mengetahui ini karena ada berbagai macam laporan mengenai berbagai macam kendala yang dialamiSehingga, pelaksanaan PJJ pun di berbagai daerah sangat sulit dilakukan," kata Nadiem.

Problem lain dari PJJ yakni rasa bosan, hingga kejenuhan siswa didik dengan banyaknya video conference yang dilakukan. Hal itu menurutnya membuat siswa mengalami depresi karena tidak bertemu dengan teman-teman dan gurunya. Belum lagi ditambah berbagai permasalahan domestik, mulai dari stres yang disebabkan terlalu banyak berinteraksi di rumah dan kurang ke luar.

"Ini juga terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Juga peningkatan level stres daripada orang tua. Yang dengan kesibukannya juga harus membantu membimbing anaknya dalam proses pembelajaran jarak jauh," tuturnya.

Dari berbagai faktor yang ada, Pemerintah membuat penilaian bahwa PJJ tidak optimal. Khususnya di wilayah pelosok dan terluar dimana infrastruktur teknologinya kurang memadai.

"Kita tidak bisa menunggu lagi dan mengorbankan pembelajaran dan kesehatan mental daripada murid-murid kita," tegas Nadiem.

Nadiem Makarim mengatakan, Pemerintah mengajak seluruh warga masyarakat menyukseskan program pendidikan tatap muka yang akan dilaksanakan secara perlahan sesuai kondisi masing-masing wilayah. Jangan sampai Indonesia makin terpuruk dalam akibat fenomena learning loss pada anak Indonesia.

Karena itu, secara perlahan sekolah tatap muka dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat.

"Jadinya masuk sekolah, tidak ada ekstrakurikuler, dan tidak ke kantin. Masuk sekolah dan langsung pulang. Dan setengah dari kapasitas kelasnya itu tidak bisa di satu ruangan, di saat yang sama. Di semua sekolah untuk melakukan tatap muka harus melakukan proses rotasi. Tentunya masker itu wajib. Fasilitas sanitasi juga wajib, checklist-nya juga sangat jelas gitu," bebernya.

Pemerintah pusat sendiri mendorongnya lewat mendahulukan vaksinasi para guru. Sehingga sekolah bisa diwajibkan melayani opsi pembelajaran tatap muka. Dan, menurut Nadiem, hal itu menjadi tanggung jawab semua pihak. Termasuk orang tua yang bisa memonitor sekolah dan protokol kesehatan sekolahnya. Dan setiap sekolah wajib memberi opsi tatap muka dan dengan full protokol kesehatan tatap muka terbatas. Dan itu sama sekali berbeda dengan proses sekolah yang biasa.

"Mengapa anak-anak kita masih belum kembali ke sekolah? Dan ini adalah kebijakan yang menjawab tantangan dari tersebut," ucapnya. (Nesto) 

SHARE

KOMENTAR