Aartreya – Sejumlah menteri Kabinet Prabowo-Gibran ngadu ke DPR RI minta tambahan anggaran. Dalihnya, untuke menjalankan kementrian yang dipimpin. Dinukil dari Kompas.com, mereka yang mengadu karena kekurangan anggaran yakni Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.
Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono. Kemudian, Menko Pangan Zulkifli Hasan. Sebelumnya, menteri HAM Natalius Pigai minta tambahan anggaran Rp 20 Triliun.
Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024). Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meminta tambahan Rp 325 miliar untuk kementeriannya.
Ia mengaku, anggaran yang dimiliki oleh Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan saat ini masih minim.
“Diharapkan, total anggaran yang diusulkan itu sebesar Rp 325 miliar. Kami tidak bisa membayangkan apa yang bisa dilakukan bekerja satu tahun dengan dana Rp 9 miliar, mudah-mudahan dipahami,” ujar Yusril dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).
Ia menjelaskan, dana tambahan itu bakal dipakai untuk membiayai operasional sekretariat dan tiga kedeputian.
“Itu diperkirakan bahwa sekretariat itu membutuhkan dana sekitar Rp 100 miliar, kemudian tiga deputi itu masing-masing Rp 75 miliar,” sebut dia.
Diketahui siang tadi Banggar DPR RI melaksanakan rapat dengan 7 Kementerian Koordinator di Kabinet Indonesia Maju.
Tak hanya Yusril, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga meminta tambahan dana senilai Rp 273 miliar.
Ia menyampaikan, Kemenko IPK berharap bisa mendapatkan dana total Rp 503 miliar untuk tahun 2025. Kemudian, Menko Pangan Zulkifli Hasan juga meminta tambahan anggaran senilai Rp 505 miliar. Tujuannya, dana itu bakal dipakai untuk pembentukan kantor dan berbagai macam fasilitasnya.
“Jadi saya di bawah Cak Imin itu, kami butuh kurangnya Rp 505 miliar Pak. Kantor baru, kursi belum ada, mobil, semua belum ada. Kantornya pun belum ada, jadi masih numpang. Januari mungkin baru selesai," kata Zulhas dalam paparannya.
Setali tiga uang, Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) juga meminta tambahan anggaran sekitar Rp 505 miliar untuk tahun anggaran 2025. Zulhas meminta ini dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/12/2024). Ketua Umum PAN ini mengusulkan kenaikan anggaran itu lantaran kementeriannya belum punya kantor dan mobil dinas.
"Jadi saya di bawah Cak Imin itu, kami butuh kurangnya Rp 505 miliar Pak. Kantor baru, kursi belum ada, mobil, semua belum ada. Kantornya pun belum ada, jadi masih numpang. Januari mungkin baru selesai," kata Zulhas dalam paparannya.
Zulhas mengatakan, pagu anggaran di kementeriannya saat ini sebesar Rp 44.069.025.000. Padahal, kata dia, total kebutuhan anggaran sebesar Rp 550 miliar. Maka itu, ia meminta anggaran kementeriannya bertambah Rp 505,9 miliar.
"Tadi saya sampaikan di banggar, kita ada di banggar, anggaran kami baru Rp 40 miliar, kami memerlukan kira-kira Rp 550 miliar, jadi kurang Rp 505 miliar tadi, maka nanti akan dibahas," ucap dia.
Menurut Zulhas, Banggar DPR RI akan membahas soal penambahan anggaran kementeriannya ini dalam beberapa waktu ke depan.
"Banggar minta untuk dibahas dengan pemerintah, perlu waktu kira-kira 2-3 bulan, kira-kira itu intinya," ucapnya.
Pigai Minta Rp 20 Triliun
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta anggaran Kementerian HAM ditambah dari Rp 64 miliar menjadi Rp 20 triliun.
"Menteri ini kan prinsipnya adalah pembantu Presiden, ketika dia menerima penugasan dari presiden, seharusnya dibicarakan dan dibahas dulu dalam rapat koordinasi internal dengan Menteri koordinatornya," kata Andreas Pareira kepada wartawan, Kamis (24/10/2024).
Pimpinan Komisi di DPR yang membidangi urusan hukum dan HAM itu pun menilai, permintaan Menteri Natalius Pigai tersebut agak kurang relevan.
Terlebih, menurut Andreas, anggaran untuk tahun 2025 sudah ditetapkan atas pembahasan bersama antara Pemerintah dan DPR RI.
“Anggaran 2025 sudah ditetapkan. Pastinya harus dibicarakan dahulu, apalagi ada pemisahan menjadi 3 kementerian yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM serta Kementerian Imigrasi dan Lapas,” ujarnya.
Selain itu, Andreas menilai permintaan Menteri HAM Natalius Pigai agak sedikit bertolak belakang dengan arahan Presiden Prabowo yang meminta kabinetnya melakukan efisiensi anggaran.
DPR Ingatkan Kondisi APBN Dia juga menyebut lonjakan anggaran yang diminta oleh Menteri HAM harus disertai dengan perencanaan dan program kerja yang matang.
“Dan tentunya transparansi bagaimana alokasi anggaran digunakan secara efektif,” ujar Andreas.
Lebih lanjut, Andreas menyebut permintaan kenaikan anggaran yang besar ini berpotensi menabrak kebijakan fiskal nasional, terutama dalam hal alokasi anggaran secara keseluruhan.
"Karena kan anggaran sudah ditetapkan. Setiap kenaikan yang signifikan pada satu kementerian akan mengurangi ruang anggaran bagi kementerian lain atau sektor yang juga memerlukan dana besar seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur," jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, Natalius Pigai menjadi sorotan karena pernyataannya yang menyebut Kementerian HAM butuh anggaran Rp 20 triliun untuk dapat menyusun program pembangunan HAM.
Menteri HAM ini mengaku punya banyak program pembangunan HAM. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar Kementerian HAM mempunyai anggaran hingga Rp 20 triliun.
Masuk akal atau tidak, Pigai menyebutkan, salah satu keinginannya adalah membangun universitas HAM bertaraf internasional yang dilengkapi laboratorium HAM dan rumah sakit.
"Soal Anggaran:1. Saya mau bangun Universitas HAM bertaraf International terpadu dengan Pusat Studi HAM (Eropa, Afrika, Timur Tengah, Asia dan Kawasan Amerika ), Laboratorium HAM termasuk forensik, Rumah Sakit HAM dll," tulis Pigai melalui akun resmi media sosial X @NataliusPigai2, Rabu (23/10/2024).
Pigai bercita-cita agar universitas itu dipimpin oleh orang Indonesia yang punya kapasitas berkelas dunia di bidang HAM. Selain itu, Pigai juga ingin mengadakan program kesadaran HAM di 78.000 desa.
(Sumber : Kompas.com/ Tribunnews.com)
