JAKARTA - Kapolda Metro Jaya menegaskan pihak tak melarang Sahur On The Road (SOTR). Hanya, pesannya, kemuaiaan Bulan Suci Ramadhan jangan dinodai. Ia meluruskan pernyataannya, saat meninjau kegiatan vaksinasi Covid-19 di Terminal Pulo Gebang Jakarta Timur, Minggu (3/4/2022)
“Tolong media luruskan pemberitaan ini, saya sudah keluarkan maklumat, tentang kegiatan yang merusak kemuliaan bulan suci Ramadhan, bukan melarang sahur di jalan”, jelas Fadil.
Kata Kapolda, dilansir dari RepublikNews, harus dipahami mana yang melakukan ibadah, mana yang melakukan perbuatan kriminal.
“Saya ini tidak ujug-ujug jadi Kapolda yang datang dari Planet Pluto,saya pernah jadi kapolsek dua kali di Jakarta, jadi saya paham betul mana yang ibadah, mana yang mau buat kriminal” jelas Fadil.
Tentang semalam,polisi menangkap empat orang, karena kedapatan membawa Sajam saat SOTR. Kapolda berharap juga kepada masyarakat, jangan dilihat jumlah titik filterasi jalan raya, lihat niat Polri untuk menjaga bulan suci ini,agar jangan dinodai dengan kelompok yang akan mengganggu kamtibmas.
“Semalam kami amankan empat orang membawa sajam”,tegasnya.
“Inilah sebabnya Fadil melakukan operasi kemanusiaan, upayakan warga selesai beribadah dapat pulang kerumah dengan selamat, bisa tadarus mengaji sama emak bapaknya, kumpul keluarga, apalagi ini masih suasana pandemi Covid-19”, jelasnya.
Terpisah, Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto menegaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melarang warga melakukan kegiatan sahur di jalan atau sahur on the road (SOTR) selama Ramadan 1443 Hijriah.
"Jadi kalau mau berbagi silakan berbagi di tempat-tempat yang memang membutuhkan, seperti panti asuhan, tempat ibadah, atau di kediaman lingkungan masing-masing, dengan tanpa melakukan arak-arakan atau mobilitas," kata Bima Arya di Kota Bogor dilansir Antara, Sabtu, (2/4/2022).
Dia menilai SOTR berisiko karena kegiatan tersebut bisa menimbulkan potensi konflik dan kecelakaan lalu lintas. Bima Arya juga meminta seluruh jajaran Pemkot Bogor bersama unsur musyawarah pimpinan kecamatan (muspika) wajib menyosialisasikan dan mengomunikasikan kepada masyarakat Kota Bogor mengenai larangan tersebut. (Sumber : RepublikNews/Antara)
