Aartreya – Didampingi tokoh warga, Denny Suryawanita, Bendahara PAC PDI Perjuangan Kota Bogor, Kecamatan Bogor Utara Eddy Gunawan menyampaikan, warga masyarakat banyak yang sampaikan keluhan belakangan ini tidak bisa lagi mengurus BPJS PBI. Curhat tersebut disampaikan saat Calon Walikota (Cawalkot) Nomor Urut 4, Rena Da Frina yang berpasangan dengan Cawawalkot Teddy Risandi lakukan sapa warga di RW 07, Kedunghalang, pada Sabtu (26/10/2024).
Selain itu, keterbatasan sekolah negeri di kota hujan turut disoal warga setempat, karena banyak warga tak mampu yang tak lolos saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) harus terbebani biaya mahal saat mendaftar ke sekolah swasta.
“Banyak warga Kedunghalang, yang hadir pada pertemuan dengan Cawalkot Rena Da Frina sampaikan keluhan, bahwa saat ini sudah tak lagi mengurus BPJS PBI. Ini tentunya memprihatinkan. Mestinya kan pemerintah daerah mewakili negara harus hadir bisa memberi solusi untuk warga pra sejahtera, apalagi untuk membuat BPJS PBI, jaminan kesehatan,” kata Eddy Gunawan disela kegiatan dialog warga dengan cawalkot usungan PDI Perjuangan dan didukung Partai Hanura Kota Bogor.
Pria yang pernah menjabat anggota DPRD Kota Bogor pada periode 2018 hingga 2019 ini meneruskan, Universal Health Coverage (UHC), merujuk WHO, adalah menjamin semua orang mempunyai akses kepada layanan kesehatan dan menjamin layanan tersebut tidak menimbulkan kesulitan finansial penggunanya.
Ia menuturkan secara detil, saat ini jumlah penduduk Kota Bogor sebanyak 1.122.772 jiwa. Dan, jumlah peserta JKN yakni peserta PBI-JK yang iurannya ditanggung oleh pemerintah pusat sebanyak 375.535 jiwa atau 33,10%. Peserta PBPU BP Pemda yang iurannya ditanggung oleh Pemkot Bogor sebanyak 189.467 jiwa atau 16,70%..
“Nah, jika masih ada warga tak mampu yang belum membuat BPJS PBI, atau ada warga miskin baru karena dipecat dari pekerjaannya dari sebelumnya berstatus buruh, juga tak bisa membuat BPJS PBI, lalu apa kerja dan peran Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk menuntaskan kemiskinan?,” tuturnya.
“Begitu juga soal zonasi sekolah. Selama dua periode, atau 10 tahun Kota Bogor dengan Kepala Daerah Bima Arya hanya ada 20 SMP negeri. Baru belakangan ini bertambah 1 SMP negeri. Dampaknya, persoalan yang tak mampu dibebani biaya sekolah mahal terjadi karena sekolah di sekolah swasta. Artinya, pemerintah daerah sebelumnya boleh dibilang tak becus dalam penanganan kesehatan dan pendidikan di Kota Bogor,” tandas politisi PDI Perjuangan Kota Bogor yang akrab disapa Edoy.
Pantauan media online ini, sebanyak 150 orang hadir pada gelaran safari politik Cawalkot Rena Da Frina di RW 07 Kedunghalang. Warga yang didominasi ibu-ibu itu tampak antusias. Mereka tertawa lepas bersama sang Cawalkot. Karakter Rena yang ramah membuat warga merasa dekat tanpa ada jarak. Sejumlah keluhan warga ditampung Rena.
"Warga disini tidak kebagian SMP Negeri, Bu Rena. Wilayah kami tak masuk zona SMP Negeri sehingga masuk sekolah swasta harus berbayar. Buat BPJS PBI pun saat ini sudah susah, banyak dikeluhkan warga. Aduh kumaha ibu," ujar Lina yang diamini Mina, warga setempat.
Keluhan itu pun dijawab Rena dengan sederet program kerja yang telah disusun. Di antaranya Program Ready Cerdas meliputi peningkatan sarana pendidikan serta Program Ready Sehat yakni dengan Layanan Puskesmas 24 jam.
Sebagai informasi, Rena Da Frina-Achmad Teddy Risandi mengusung slogan kampanye Bogor Ready di Pilwakot Bogor 2024. Ada empat program prioritas bakal dikebut 100 hari masa kerjanya yaitu Bogor Ready Cerdas, Sehat, Melayani, dan Kreatif.
Rena Da Frina, merupakann mantan Kepala Dinas PUPR Kota Bogor, sebelumnya ia pernah menjabat lurah dan camat. Ia ikut berkontestasi Pilkada Kota Bogor 2024 sebagai Cawalkot Bogor menggandeng Ketua DPD Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) dan kader PDI Perjuangan, Teddy Risandi, untuk maju sebagai Cawawalkot. Pasangan ini mendaftarkan diri ke KPU Kota Bogor pada Kamis (29/8/2024) lalu. (Eko Okta)
