JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng saat berbicara dalam acara Live Talkshow Dalam Rangka Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2021 yang diselenggarakan DPP PDI Perjuangan minta pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan untuk tes Covid-19 bagi para siswa. Hal itu dinilai perlu untuk memastikan rasa percaya masyarakat terhadap proses sekolah tatap muka yang akan dijalankan.
"Persoalan terbesar sekolah tatap muka adalah terkait untrust atau ketidakpercayaan publik. Sebab tak satu pun tes antigen atau PCR yang dilakukan," kata Agustina, Rabu (5/6/2021).
Menurutnya, vaksinasi bagi anak harus dipikirkan pemerintah. Tes terhadap anak yang menjalankan sekolah tatap muka, juga diklakukan secara periodik. Agustina berujar, dari sisi anggaran hal itu bisa diambil dari dana pendidikan yang ada atau bisa dilaksanakan dengan realisasi anggaran yang masih belum prioritas.
"Saya kira kalau orang tua tak ada garansi bahwa anaknya akan secure, maka takkan diizinkan sekolah," imbuhnya.
Pihaknya mengestimasi bahwa Rp 200 triliun bisa disiapkan demi memastikan sekolah tatap muka. Selain itu, pemerintah bisa mendorong setiap stakeholder pendidikan bertanggung jawab dan bergotong royong. Baik itu pemerintahan di pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota.
"Atau bahkan tokoh dan pengusaha yang punya energi, orang tua murid yang punya kelebihan, kita sumbangkan rapid test untuk memastikan anak dalam kelas terjamin sehat. Itu harus. Karena itu adalah jaminan. Dengan begitu sekolah tatap muka akan terjadi," kata Agustina.
Pada kesempatan itu, Inisiator Bukit Algoritma Budiman Sudjatmiko mengatakan, mengeluarkan dana besar untuk pendidikan adalah hal yang realistis. Sebab, memang yang sedang dihadapi adalah musibah besar berupa virus covid-19 yang telah menjadi pandemi.
"Jadi memang mengalokasikan anggaran Rp 200 triliun demi kebudayaan baru dalam belajar, itu murah. Anggaran Rp 200 triliun untuk menyelamatkan spesies, generasi itu terlalu murah. Jadi apa yang disampaikan Mbak Agustina itu realistis," tukas mantan aktivis mahasiswa ini.
Budiman mendorong tak perlu berlama-lama berpikir mempertimbangkannya. Pada periode lalu, sebutnya, pihaknya pernah menyiapkan RUU Data Raksasa dan Pemerintah 4.0. Jika suatu negara menghadapi bencana nasional, menghadapi perang maupun pandemi, sambungnya, perdebatan alokasi anggaran seharusnya berbasis semata-mata dari masukan data dan bantuan teknologi untuk menganalisis.
"Ada 100 juta anak muda Indonesia yang tergantung. Pemerintah bisa memakai data hingga tingkat kelurahan, RW, dan RT, untuk bisa menentukan sekolah tatap muka bisa dilaksanakan atau tidak. Dan memang itu membutuhkan alokasi anggaran,” tuntasnya.
Hadir dalam Talkshow Hadiknas yang digelar PDI Perjuangan sebagai pembicara lain yakni Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim, Menteri Sosial Tri Rismaharini, serta Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
Selain itu, sebagai pembicara lain yakni Bupati Sumenep Achmad Fauzi, dan Komedian Kiki Saputri. Anggota Komisi X DPR dari PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira menjadi host dalam acara tersebut. Acara ditayangkan langsung dan bisa ditonton ulang di akun youtube resmi @pdiperjuangan dan akun facebook PDI Perjuangan. (Nesto)
