KOTA BOGOR - Wacana reshuffle atau perombakan menteri dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju mengemuka pasca Presiden Joko Widodo mengusulkan pembentukan Kementerian Investasi. Ketentuan itu termuat dalam Surat Presiden (Surpres) Nomor R-14/Pres/03/2021 yang sudah disetujui oleh DPR RI melalui pembahasan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR, Kamis (8/4/2021), yang dihadiri oleh pimpinan DPR RI dan pimpinan sembilan fraksi.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin ikut angkat bicara. Ia mengatakan, Jokowi akan melantik menteri baru di posisi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud-Ristek). Menanggapi hal itu, akademisi Bogor, Dr Agus Surachman menilai aneh dengan sikap Ali Mohtar Ngabalin.
“Reshuffle memang hak prerogratif Presiden. Tapi, yang saya bingung, yang mengemukakan ini Ngabalin, Bukannya Moeldoko. Ngabalin kan hanya tenaga ahli. Berarti bukan tidak mungkin Moeldoko juga akan di-reshuffle,” analisa Agus Surachman saat diwawancarai di kantornya di Jalan Raya Tajur, Kota Bogor, Kamis (15/4/2021).
Ia juga mengkritisi adanya penyatuan Kemeristek yang nantinya digabung di Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
“Dengan nantinya akan ada lagi Kementrian Investasi, seolah investasi diutamakan. Investasi itu kan usaha, seolah nanti akan jadi ‘negara pasar’. Padahal akan lebih baik, menciptakan produk atau teknologi, dengan demikian akan menjadi Negara industri. Bukan investasi yang dikedepankan. Berarti kita tak lagi berorientasi how to make product,” ujarnya mengkritisi.
Dia melanjutkan, ada beberapa pejabat kabinet yang dinilai kurang mumpuni seperti Moeldoko dan Nabiel Makarim.
“Sejauh ini hasil kinerja dari Nabiel Makarim memang belum terlihat. Idealnya, menempatkan menteri berdasarkan kepentingan untuk memajukan Indonesia. Bukan kepentingan politik. Jadi, harus the right man on the right place. Jangan sampai hanya jadi uji coba. Jika nantinya menteri pendidikan dan kebudayaan diganti, bukan tidak mungkin akan ada perubahan lagi kurikulum. Sebab, biasanya ganti menteri pasti akan ada lagi ganti kebijakan,” tuturnya.
Terkait wacana reshuffle, sambungnya, akan lebih baik Presiden menghindari kepentingan politik dan mengedepankan kepentingan yang lebih banyak.
“Pendapat saya, jika dunia pendidikan dilakukan ujicoba kasihan. Jadi, harus ditempatkan menteri yang memiliki latarbelakang di bidangnya,” tuntas pria yang juga dosen salah satu perguruan tinggi swasta di Bogor. (Nesto)
