Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) baru-baru ini menerbitkan Surat Edaran Nomor: 100.4.4/1768/SJ tentang Penyelenggaraan Buka Puasa Bersama. Surat tersebut merupakan tindak lanjut dari surat arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi melarang bukber pejabat berkop Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor R 38/Seskab/DKK/03/2023 tertanggal 21 Maret 2023.
Larangan ini merupakan penerapan pola hidup sederhana bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kemendagri meminta kepada Gubernur, Bupati/Wali Kota untuk meniadakan kegiatan buka puasa bersama pada bulan suci Ramadan 1444 H bagi seluruh perangkat daerah dan pegawai di Instansi Perangkat Daerah. Selain itu, juga untuk mencegah penuluaran Covid-19.
Sebelumnya, pihak pemerintah melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan, Presiden Jokowi juga meminta jajaran pemerintah untuk berbuka puasa secara sederhana pada bulan Ramadhan 1444 Hijriah. Hal itu, menurut Pramono, mengingat gaya hidup ASN dan pejabat pemerintah saat ini tengah menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir.
Pramono juga memastikan, aturan larangan bukber ini cuma untuk ASN dan Pejabat. Larangan bukber, sebutnya, tak berlaku bagi masyarakat umum. Dan, masyarakat umum masih diberikan kebebasan melakukan dan menyelenggarakan buka puasa bersama.
"Saat ini aparat sipil negara, pejabat pemerintah sedang mendapatkan sorotan yang sangat tajam dari masyarakat. Untuk itu, Presiden meminta kepada jajaran pemerintah, ASN, untuk berbuka puasa dengan pola hidup yang sederhana," kata Pramono dilansir dari Kompas TV, pada Kamis (23/3/2023).
Kebijakan pemerintah ini cukup beralasan. Sebab, terungkap dilingkup Pemerintah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau telah menganggarkan biaya Safari Ramadhan dan Buka Puasa Bersama sebesar Rp 1.2milyar APBD tahun 2023. Wuih, bujubuneng, tentunya anggaran yang sangat luar biasa besar!.
Hal itu diketahui tertera dalam situs SIRUP LKPD, paket dengan Kode 37853397 yang di beri nama Belanja Konsumsi Buka Puasa Bersama kepala Daerah (BAGUM), paket tersebut berada di satuan kerja sekretariat daerah dengan anggaran tahun 2023.
Namun, kebijakan larangan bukber di lingkup pemerintah atau ASN ini pun tak pelak menuai kegaduhan, pro dan kontra. Bahkan, ada yang lebih ekstrem, pihak yang bersebrangan menuding pemerintah anti Islam? Wah? Jelas tuduhan itu fitnah tanpa dasar. Sebab, sebagaimana diketahui, jajaran pemerintah, dimulai dari presiden, para menterinya dan seterusnya, mayoritas beragama Islam. Jelas tak mungkin membuat kebijakan sebagaimana yang dituduhkan kaum peminat penyebar hoax seolah anti Islam.
Kini, bersama kita kaji, apakah larangan bukber pemerintah yang hanya dikhususkan untuk ASN tersebut berdampak pada masyarakat? Tentu tidak. Bahkan sebaliknya, secara etika, bukber menggunakan duit negara para ASN malah semakin melukai hati masyarakat muslim tak mampu yang tengah menunaikan ibadah puasa. Bahkan, membuang-buang duit negara.
Akan lebih baik, jika anggaran bukber ASN dialokasikan untuk warga tak mampu. Misalnya, dalam bentuk pendistribusian sembako atau sejenisnya. Mengingat saat ini, data statistik warga miskin 2022-2023 di Indonesia masih terbilang tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2022, meski turun menjadi 9,54 persen dari 9,71 persen pada September 2021, jumlahnya masih mencapai 26,16 juta orang.
Kembali jika dikaji secara ilmiah, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia pada tahun 2022 lalu berhasil tumbuh 5,31 persen dibanding tahun sebelumnya (year-on-year/yoy). Perekonomian domestik tahun 2022 berhasil tumbuh berkat tingginya pertumbuhan pada triwulan IV-2022 yang naik 5,01 persen (yoy). di tengah pertumbuhan ekonomi global yang dalam tren melambat.
Data yang ditulis laporan Bank Dunia, dikutip CNBC Indonesia, pada Senin (16/1/2023), ekonomi Indonesia diperkirakan hanya akan tumbuh 4,8% pada 2023. Proyeksi tersebut jauh lebih rendah dibandingkan pada Juni 2022 yang berada di kisaran 5,3%.
Di antara negara Asia, pertumbuhan Indonesia masih kalah jauh dibandingkan India dan Vietnam. Bahkan, Indonesia juga masih tertinggal dibandingkan Filipina, Mongolia, Bangladesh, dan Kamboja yang diproyeksi mampu tumbuh di atas 5%. Diantara negara utama Asia, Indonesia menempati peringkat tujuh di Asia.
Apa jadinya, jika semua daerah, setiap pekannya, pemerintah daerah se Indonesia menggelar buka bersama dalam waktu bersamaan di Bulan Ramadhan, demikian juga pemerintah? Tentu hal itu merupakan pemborosan uang negara yang tak perlu. Pertimbangan lain, rakyat pra sejahtera pun tak ikut merasakan, juga tak merasa diwakili kepentingannya. Namun, hal itu akan jauh menjadi nilai manfaat yang tepat jika disalurkan kepada warga tak mampu.
Tak hanya itu, di tahun politik ini, gelaran buka bersama ASN menggunakan duit negara tentu berpotensi akan dibungkus sebagai ajang kampanye para kepela daerah yang akan maju kembali di perhelatan berikutnya. Sosialiasi cakada incumbent setor muka gratis pakai duit negara, dengan penyebutan bukber diduga akan terjadi. Sebagaimana diketahui, terdapat 170 kepala daerah yang masa jabatannya akan berakhir pada 2023.
Sementara, pada pelaksanaan pemungutan suara yang direncanakan digelar secara serentak pada 27 November 2024, mendatang, total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 sebanyak 548 daerah dengan rincian 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 98 kota.
Nah, semoga hal ini bisa dipahami para pengkritis juga para pemrotes kebijakan bukber ASN dengan tudingan tak berdasar kepada pemerintah Jokowi. Sebagai penutup, mari kita indahkan Ramadhan dengan kebersihan hati. Selamat menunaikan ibadah puasa, para sahabat dimanapun berada.
(Penulis Aktivis 98, Rakyat Biasa : Eko Octa)
