Aartreya - Eks relawan Jokowi yang menamakan kelompoknya Sendok – Garpu (Serikat Nasionalis Demokrasi dan Gerakan Anti Ditipu) yang kini merupakan volunteer Ganjar-Mahfud blak-blakan menyampaikan kekecewaannya terkait kebijakan penonaktifan 55.190 pemilik PBJS PBI di Kota Bogor.
Ketua Sendok Garpu Rully Lestari atau yang akrab dipangil Luna di sekretariatnya Mulyaharja, Kota Bogor, menyampaikan, kebijakan ini jelas membuat cacat rasa keadilan warga pra sejahtera.
“Ini kebijakan yang tak adil bagi warga pra sejahtera di Kota Bogor. Kenapa? Kebijakan ini diproduksi saat jelang pemilu 2024, dan di saat harga sembako saat ini tengah melonjak naik yang membuat rakyat menjerit. Dengan penonaktifan BPJS PBI jelas itu menjadi sumbangan beban rakyat miskin,” tandas Luna kepada media online ini, Rabu (6/12/2023).
Sebelumnya, sambung Luna, semasa Maret 2023 lalu, Pemprov Jabar menggalakan Universal Health Care (UHC) dari Pemerintah Pusat. Dan, 13 kabupaten kota di Jabar mendapat penghargaan, termasuk Kota Bogor.
“Setahu saya, kebijakan UHC ini program pemerintah yang ditargetkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020–2024), yaitu sedikitnya 98% dari total populasi menjadi anggota JKN. Tapi, kok terkesan mendua dan enggak serius, dengan adanya kebijakan baru menonaktifkan 55.190 pemilik PBJS PBI,” tukasnya.
“Ironisnya, lagi anggota dewan di Kota Bogor tidak ada yang bersuara membela rakyatnya dan terkesan sibuk urusan kampanye tebar simpati jualan atasnama rakyat. Harusnya, anggota dewan bicara penokalan! Bukan diam!,” lanjur Luna.
Ia juga mengungkap data yang diketahuinya, jumlah penduduk miskin Kota Bogor berdasarkan data BPS (output tabel dinamis) tercatat pada tahun 2020 di angka 75.000 jiwa. Kemudian, naik di tahun2021 menjadi 80.100, lalu turun di tahun 2022 menjadi 79.200.
“Artinya, jika 55.190 pemilik PBJS PBI dinonaktifkan, artinya dari 79.200 warga miskin di Kota Bogor, sebagian besarnya dicabut kepemilikan BPJS PBI nya. Nah, jika si miskin berobat, tentu saja akan jadi beban lagi karena sudah tak punya BPJS PBI dan umumnya berobat di rumah sakit bisa dikenakan biaya jutaan rupiah. Di RSUD Kota Bogor, rumah sakit milik pemerintah daerah saja diketahui berbayar. Lalu, dimana peran pemerintah mensejahterakan rakyat miskin?,” tandasnya kesal.
Ia pun membandingkan dengan utang terbaru pemerintah. Menurut Luna yang mengutip dari pemberitaan sejumlah media, belum lama ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan anggaran belanja alutsista Kementerian Pertahanan (Kemhan) sebesar US$4,25 miliar atau setara Rp65,83 triliun (asumsi kurs Rp15.489 per dolar AS) pada 2024.
Dengan begitu anggaran belanja kementerian yang dipimpin oleh Prabowo Subianto itu naik dari US$20,75 miliar atau Rp321,4 triliun menjadi US$25 miliar atau Rp387,24 triliun. Prabowo sendiri adalah salah satu kandidat dalam Pilpres 2024 mendatang. Prabowo mencalonkan diri bersama putra Jokowi, Gibran Rakabuming.
“Ini sebagai perbandingan, mendekati pemilu saat ini, dibanding negara harus berutang untuk urusan alutsista mencapai ratusan triliun rupiah, bukankah lebih baik untuk urusan kesehatan rakyat miskin yang jelas nilai manfaatnya. Kalau urusan alustsita, kan bisa habis pemilu, kalau sekarang berutang besar untuk urusan alutsista, bukankan bepotensi rawan terselewengkan juga, apalagi nilainya besar. Semestinya, dahulukan dulu urusan rakyat miskin dengan BPJS PBI nya dong,” tuntasnya. (3. Eko Okta Ariyanto)
