Aartreya – DPR meminta pemerintah untuk membenahi sistem manajemen penyelenggaraan ibadah haji untuk membuat jemaah makin nyaman saat menjalankan ibadah. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI yang juga salah satu anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji, Diah Pitaloka.
"Ada faktor cukup penting yang selama ini tidak kita perhatikan, karena kan lebih fokus pembahasannya anggaran haji. Faktor yang penting salah satunya manajemen penyelenggaraan haji,” ungkap Diah melalui keterangan persnya, baru-baru ini.
Dari hasil pengawasan Politisi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Bogor – Kabupaten CIanjur ini, ia menemukan sistem manajemen penyelenggaraan haji dan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) petugas menjadi persoalan paling utama yang harus dibenahi oleh pemerintah.
Tahun 2023 ini, kuota jemaah haji Indonesia mengalami peningkatan menjadi sekitar 230 ribu orang. Kenaikannya, lebih dari 2 kali lipat dibanding tahun lalu di mana Pemerintah Arab Saudi hanya memberikan kuota jemaah haji untuk Indonesia sebanyak 100 ribu orang.
Penilaiannya, manajemen krisis dalam penyelenggaraan haji kali ini belum optimal. Terutama karena banyak jemaah haji lansia yang diprioritaskan untuk berangkat tahun ini mengingat akibat pandemi Covid-19, ada batasan usia untuk keberangkatan haji.
"Terlebih sekarang mengambil kebijakan 30 persen lansia, berarti ada 70 ribu lansia jemaah haji Indonesia kali ini. Artinya beban kerja teknis bagi pendamping kan jadi lebih meningkat tapi ini menurut saya ujian bagi tata kelola manajemen haji kita," imbuhnya.
Para lansia yang menunaikan haji memiliki keterbatasan dalam melaksanakan ibadah. Untuk itu, sambungnya, peran pengawas haji menjadi krusial dalam menyukseskan penyelenggaraan haji oleh Kementerian Agama (Kemenag).
Petugas haji Kemenag diharapkan lebih banyak untuk melakukan pendamping lansia agar dapat membantu para jemaah lansia yang kesulitan saat menunaikan ibadah haji. Politisi wanita PDI Perjuangan juga meminta Pemerintah mengevaluasi betul persoalan maktab sehingga kejadian jemaah haji yang tidur di luar tenda di Mina tidak terjadi lagi buntut kelebihan kapasitas. Apalagi dalam kejadian tersebut juga terdapat lansia.
“Bagaimana formatnya di tenda itu, siapa yang jaga karena memang harus bermalam di sana. Yang paling berat dalam ibadah haji itu memang di Arafah-Mina karena nggak ada transportasi,” tutur Diah.
Lewat tim teknis itu, komposisi petugas yang menangani jemaah selama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina juga bisa lebih jelas. Harapan Diah, setiap kendala yang ada bisa langsung cepat diselesaikan apabila ada petugas yang in charge.
Tim teknis quality control juga bisa berperan untuk mengantisipasi maktab bagi jemaah haji yang malah dipakai oleh peziarah. Sebab tak sedikit ditemukan peziarah yang memanfaatkan fasilitas haji sehingga jemaah haji justru terkena imbasnya karena jatah tendanya diambil.
Selain tenda, kualitas pemondokan jemaah haji secara keseluruhan juga disoroti. Mengenai kualitas hotel, Kemenag diminta untuk melakukan standarisasi. Diah menyebut, persoalan sistem kontrol ini kembali pada sistem manajemen penyelenggaraan haji.
“Perlu ada yang satu atau dua minggu sekali berkomunikasi dengan pemilik hotel, ajukan komplain kita minta perbaiki layanannya. Jadi standsr service semua jemaah itu menurut saya harus sama,” tandasnya.
Di sisi lain, Diah mendorong Kemenag untuk melakukan evaluasi terkait sistem kerja petugas haji. Sebagai ujung tombak pelayanan haji, Kemenag harus bisa mencari format sebaik mungkin mengenai kebutuhan SDM yang bertugas memberi pelayanan kepada jemaah haji.
“Termasuk juga jam kerja. Karena jam kerjanya tidak rata, ada yang mungkin sedikit, ada yang sampai 16 jam sehari. Beban kerjanya bertambah, tapi SDM-nya tidak dipersiapkan dengan beban kerja yang bertambah itu. Ini harus diperbaiki. Nanti kita evaluasi,” sambungnya.
“Kita juga berharap misalnya kamar petugas itu kalau bisa jangan satu kamar 5 orang udah gitu nggak ada mesin cuci. Ini 2 bulan lho. Bagaimana mereka membantu sebagai personal asistennya, kalau untuk dirinya sendiri kerepotan.Ini jadi PR, kita melihat ini dalam kerangka sebuah manajemen kerja dan manajemen sumber daya termasuk juga energi. Ini akan diperbaiki, akan kami evaluasi kembali bagaimana SOP-nya, penangannya, dan lain-lain,” tuntasnya. (Eko Octa)
