Kader Banteng Endus Ada Aroma Dugaan Politisasi Hukum Dibalik Penahanan Hasto

125
Kader banteng asal Kota Bogor saat hadir di KPK

Aartreya – Kader banteng Kota Bogor mengendus ada dugaan politisasi saat Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Kamis (20/2/2025). Hal itu disampaikan warga kota hujan, Eko Okta.

“Ketua KPK yang bernama Setyo Budiyanto yang saat ini menjadi pimpinan jilid VI diketahui dipilih oleh Presiden ke-7 Jokowi di akhir masa jabatannya. Dan, diduga mendapat tugas yaitu mentersangkakan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto,” kata Eko gamblang saat bersama sejawatnya, Julius Kang, Vayireh Sitohang, Justin Manurung dan para kader banteng lainnya di pelataran KPK.     

Dia pun menyebut kasus dugaan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil yang mengalihkan kuota haji reguler menjadi haji khusus dengan total kerugian negara yang cukup fantastis, yang pernah dilayangkan Gerakan Aktivis Mahasiswa UBK Bersatu (Gambu) pada Rabu (31/7/2024), sampai saat ini tak lagi terdengar kabarnya.

“Selain itu, kasus yang dlaporkan Ubedilah terkait Gibran dan Kaesang ke KPK atas kasus dugaan korupsi pada 10 Januari 2022, yang diduga mengkaitkan Gibran dan Kaesang dmemiliki relasi bisnis dengan anak petinggi PT SM, induk dari PT PMH yang terlibat kasus pembakaran hutan di tahun 2015, tak terdengar kabarnya,” ucapnya.

Contoh lain, sambungnya, seperti kasus Blok Medan yang menyeret terduga nama anak-menantu mantan Presiden Jokowi, Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution dan merupakan kode dalam bagi-bagi jatah konsesi tambang yang menjadi fakta persidangan eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.

“Tak hanya itu, kasus mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri yang telah ditetapkan tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan pada 22 November 2023 terkait dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo saat menangani kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, juga hening. Apa karena sesame latarbelakang dengan bos KPK maka dibedakan?,: tandas Eko.

Sementara, Julius Khang menambahkan, pembangun pagar laut sepanjang 30,16 kilometer (km) di perairan Tangerang, Banten juga tak didalami dan ditindaklanjuti KPK.

“Padahal potensi dugaan korupsi besar erkait pagar laut. Bandingkan dengan kasus Hasto, yang taka da kerugian negara, tapi KPK terus ngotot mencecar dan nafsu menahan. Ini seolah seperti ada pesanan. Seharsunya jika KPK independen, kasus yang rugikan negara digarap. Ini malah terkesan ada politisasi dan kriminalisasi kepada mesin partai,” ucapnya.

Senada disampaikan Vayireh Sitohang saat berorasi di mobil komando di halaman Gedung KPK. Kata dia, pimpinan KPK sehari setelah dilantik, langsung menjadikan Hasto sebagai tersangka.

“Ini mengindikasikan bahwa ada pihak di luar KPK yang diduga mengendalikan proses hukum untuk kepentingan politik tertentu. Siapa di belakang ini semua? Sama-sama tahu lah, sudah bisa ditebak siapa terduga dalangnya,” tukas Vayireh Sitohang, aktivis yang juga seniman puisi asal kota hujan yang akrab dipanggil Bang Rinto. 

Menutup pernyataannya, Vayireh pun menyampaikan pantun sentilan. 

"Jalan-jalan ke Cibodas jajan pecel lele. Ndas mu lah Le!,": tuntasnya. (Nesto)  

SHARE

KOMENTAR