Aartreya – Setelah sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu dan rekan-rekannya menilai potongan aplikator hingga 30 persen per transaksi oleh penyedia layanan ojek daring atau online (ojol) memberatkan mitra pengemudi sehingga perlu dievaluasi. Dan, potongan jatah penyedia layanan atau aplikator ojol perlu diturunkan hingga hanya 10 persen.

Kini, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono menyampaikan pernyataan serupa, mendukung aplikator ojol diturunkan.  

“Saat ini marak aspirasi dari temen-teman driver ojol (ojek online) yang menuntut turunnya aplikator 20 persen atau bahkan lebih. Bahkan, di Cirebon belum lama ini hampir 50 persen, tentunya memberatkan driver ojol,” kata Legislator DPRD Jabar, Fraksi PDI Perjuangan, Ono Surono pada Sabtu (19/4/2025).

Ono berujar, pihaknya mendukung penuh yang diperjuangkan Komisi V DPR RI oleh Adian Napitupulu dan para anggota DPR.  

“Pemerintah harus konsisten, bahwa sarana angkutan umum yang mengurangi kendaraan pribadi harus diperkuat dengan memberikan kemudahan keringanan biaya bagi driver ojol dan masyarakat. Sehingga apa yang disampaikan Komisi V DPR RI yang membidangi perhubungan, Bang Adian dan kawan-kawan, Jawa Barat, sangat mendukung potongan dari 20 persen menjadi 10 persen, atau bahkan 5 persen,” ucapnya.

“Sehingga kita berharap pemerintah bisa membuat aplikasi atau regulasi, terkait aplikator maksimal bisa memotong 10 persen. Untuk Jabar saya akan koodirnasi dengan Bapak Dedi Mulyadi, agar pemerintah Jabar bisa meningkatkan kesejahteraan driver ojol yang ada di 27 kabupaten dan kota,” imbuh Ono.

Sebelumnya, melalui video yang beredar di media sosial, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu mengatakan, aplikator transportasi online di Indonesia tak punya tanggung jawab apa-apa terhadap mitranya. Karena itu, potongan jatah penyedia layanan atau aplikator ojol perlu diturunkan hingga 10 persen.

Dalam video itu, ia juga menanyakan pendapat para Anggota Komisi V DPR soal potongan jatah penyedia layanan atau aplikator ojek online (ojol) dari 20 persen menjadi 10 persen. Mereka yakni legislator Komisi V DPR Ridwan Bae dari Fraksi Golkar, Robert Rouw dari Fraksi NasDem, Ishak Mekki dari Fraksi Demokrat. Kemudian, Musa Rajekshah dari Fraksi Golkar, Syahrul Aidi Maazat dari Fraksi PKS, Athari Gauthi Ardi dari Fraksi PAN, Marlyn Maisarah dari Fraksi Gerindra, Ruslan Daud dari Fraksi PKB.

Seluruh legislator lintas fraksi di Komisi V DPR tersebut menyampaikan pendapat kompak, setuju. (Eko Okta)