Aartreya – Tinggal tersisa 21 hari lagi, terhitung saat berita ini ditulis, pada Sabtu (30/3/2024), pasangan kepala daerah dan wakilnya di Kota Bogor Bima Arya dan Dedie A Rachim tak lagi menjabat. Tepatnya, pada 20 April mendatang, tak lagi berstatus Walikota dan Wakil Walikota Bogor. Warga kota hujan saat diminta komentarnya oleh media online ini berkometar, tak ada yang istimewa prestasi duet Bima Arya dan Dedie A Rachim.
Salah satu ibu rumah tangga bertempat tinggal di Mulyaharja, Kota Bogor, Shanda Aprili menyampaikan, selama Bima dan Dedie menjabat tak ada kemajuan di dunia pendidikan.
“Bima dan Dedie Rachim tak lagi menjabat, ah biarin aja. Selama ini kan tidak ada prestasinya. Di bidang pendidikan, selama dua periode Bima Arya menjabat, sekolah negeri tak ada yang bertambah. Contohnya, SMP negeri di Kota Bogor, dari awal Bima jadi walikota hingga berakhir, masih tetap hanya 20 sekolah,” kata Shanda kepada pewarta.
Dia juga menyoal terkait penebusan ijazah bagi siswa miskin dinilai tak adil. Pasalnya, ajuan itu harus melalui anggota DPRD Kota Bogor.
“Semestinya, baik Bima Arya atau Dedie Rachim paham soal Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Idealnya, jika untuk membantu siswa miskin yang akan menebus ijazah yang ditahan pihak sekolah swata umunya, sampaikan dong secara terbuka. Bukannya masyarakat harus memohon-mohon kepada anggota dewan. Apalagi, tak semua anggota terbuka memberitahukan bantuan penebusan ijazah,” tuturnya.
Terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), prestasi Bima Arya pendapatnya cuma urusan pencitraan tapi tak pernah membuat solusi untuk masyarakat.
“Tahun 2023 lalu, dia lakukan sidak di Gang Selot, SMPN 1 dan SMAN 1. Lalu, buat heboh di media soal PPDB. Semestinya, sebagai kepala daerah, harusnya dia buat dong setiap kelurahan satu SMP negeri, agar masyarakat tak rebutan soal zonasi. Selain itu, keberadaan SMA negeri juga diusulkan dong ke Pemprov Jabar ditambah. Nah, ini kan tidak dilakukan,” imbuh Shanda.
Masih menurut Shanda, jika anggaran pendidikan di Disdik Kota Bogor terbatas, kenapa pembiayaan untuk memindahkan ibukota baru ke Katulampa tersedia? Menurutnya, rakyat Kota Bogor itu butuh kemudahan pendidikan, bukan ibukota baru yang taka da manfaatnya untuk warga.
“Selama dua periode dia menjabat, SMA negeri cuma ada 10 di Kota Bogor. Dampaknya, siswa miskin yang bertempat tinggal jauh dari zonasi sekolah yang dituju harus pasrah tak dapat sekolah negeri. Buntutnya, ke sekolah swasta. Seterusnya, saat lulus karena kendala ekonomi belum bayar uang sekolah, ijazah ditahan. Saat akan tebus ijazah harus memohon ke dewan, itu pun dibatas kuota. Buntutnya, orangtua pinjem uang ke pinjol. Dari tahun ke tahun ini selalu terjadi era kepemimpinan Bima Arya dan Dedie Rachim,” bebernya.
Sementara, aktivis 98 Front Pemuda Penegak Hak Rakyat (FPPHR), Gusti Aweng turut mengkritisi kebijakan Bima Arya dan Dedie A Rachim. Di kantornya, Jalan Kapten Yusuf, Cikaret, Kota Bogor, dia menyoroti kehadiran angkot listrik ini, yang akan menggantikan angkot konvensional.
“Bima dan Dedie Rachim ini masa jabatannya tinggal beberapa hari lagi, 20 April 2024 nanti akan selesai, ngapain juga buat kebijakan soal angkot listrik menggantikan angkot konvensional. Jika ingin buat kebijakan pro rakyat, mestinya matangkan saja kebijakan sebelumnya soal converter kit gas angkot yang telah beralih ke Bahan Bakar Gas (BBG) karena terbukti sudah hemat BBM. Lalu, kalua dia tak menjabat lagi, soal kebijakan angkot listrik memangnya akan berlanjut?,” ungkapnya.
Mantan aktivis yang pernah di Forkot dan Aldera ini melanjutkan, memasuki akhir tahun 2023, terjadi penonaktifan penerima bantuan BPJS PBI di Kota Bogor. Jika ditotal, jumlahnya mencapai 55.190 orang yang dinonaktifkan kepesertaannya.
“Di tiap daerah, umumnya mematok target capaian Universal Health Coverage (UHC) 100 persen. Faktanya, di Kota Bogor malah sebaliknya, warga pra sejahtera yang sudah memiliki BPJS PBI malah dinonaktifkan hingga 55.190 orang. Dan, itu terjadi di era Bima Arya dan Dedie A Rachim. Pertanyaannya, kerja pengabdian Bima Arya dan Dedie A Rachim itu apa? Apakah memindahkan ibukota ke Katulampa itu disebut prestasi? Sementara, rakyatnya banyak yang susah dan tak dapat solusi masalah sosialnya,” tuntasnya. (Nesto)
