KOTA BOGOR- Walikota Bogor Bima Arya mendadak hadir di acara Konsolidasi Jaringan 98 yang dihadiri aktivis se Jawa Bali di salah satu café, Jalan Jalak Harupat, Kota Bogor, Minggu (17/10/2021). Tak sedikit, peserta yang hadir terlihat berbisik-bisik mencoba menebak-nebak Politisi PAN yang dinilai baru kali ini bergabung dengan sejumlah aktivis 98.
Apalagi, mengingat belum lama ini, Bima Arya didampingi Walikota Surakarta Gibran Rakabuming bertandang ke rumah dinas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kamis (14/10/2021) lalu.
Saat didaulat menjadi pembicara, Bima Arya menyampaikan, mendukung agenda jaringan aktivis 98 yang menolak oligarki dan pengusaha hitam. Walikota Bogor menyampaikan, sejauh ini Jokowi selaku Presiden RI disebutnya sudah membuat terobosan kebijakan yang berpihak pada rakyat.
Pada kesempatan itu, Bima Arya pun bercerita saat meletus peristiwa 1998, dimulai dari tragedi Trisakti hingga pelengseran Soeharto.
“Saat itu, tahun 1998 saya masih kuliah di Australia. Tepatnya, menyelesaikan program studi S3. Ketika mendengar di Tanah Air, ramai unjuk rasa yang dilakukan aktivis mahasiswa, kami pun di melakukan konsolidasi bersama mahasiswa Indonesia di Australia mendukung reformasi,” kata Bima.
Dia juga menyebut, tak sepakat dengan penumpang gelap reformasi. Sayangnya, Bima tak menyebut siapa tokoh yang dimaksud, meski kalangan aktivis 98 yang hadir menduga Amin Rais lah selama ini dijulukinya sebagai penumpang gelap reformasi.
“Saya mendukung penuh jangan ada penumpang gelap. Termasuk oligarki. Hal itu ditandai dengan adanya wacana pilkada atau memilih kepala daerah melalui wakil rakyat dengan alas an cost politic mahal,” imbuhnya.
Pada pertemuan tersebut, Ketua Umum PPJNA 98 Anto Kusumayuda menuding ada oligarki dan pengusaha hitam yang membonceng pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dengan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Meski dirinya sebagai pendukung Jokowi, namun ia mengkritisi, Presiden harus waspada terhadap ‘penumpang gelap’.
“Sekarang ini, Meski Jokowi kami yakini sudah berbuat yang terbaik. Namun, hadirnya penumpang gelap oligarki menjadi terasa Orde Baru (Orba). Karena, menguatnya kekuatan ABG (ABRI, Birokrasi dan Golkar),” tukas Anto.
Dia berujar, pemerintahan Jokowi lahir dari reformasi dengan adanya pemilihan langsung.
“Namun kita tetap mengkritisi adanya keinginan amandemen UUD 45 untuk memperpanjang jabatan presiden. Dan, itu tidak boleh terjadi,” tandasnya.
Ia juga meminta Presiden Jokowi memberikan kepercayaan kepada aktivis 98 untuk menangani badan pangan nasional.
“Banyak aktivis 98 yang mampu mengelola badan pangan nasional,” jelasnya.
Hadir saat gelaran pertemuan konsolidasi aktivis tersebut Walikota Bogor Bima Arya, aktivis prodem Sunandar, aktivis KAPT Shane Hasibuan, serta aktivis FPPHR diantaranya Eko Octa, Mulyadi Kimung, Mulya, Latif, hingga Ucok Nasution. (Nesto)
