Aartreya – Adian Napitupulu ditunjuk sebagai Ketua Tim Pemenangan Nasional PDI Perjuangan untuk Pilkada Serentak 2024. Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Bogor itu mengatakan, penunjukan tersebut dilakukan langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
"Saat ini sudah dibentuk Tim Pemenangan Pilkada Nasional yang sudah ditandatangani SK-nya oleh Ketua Umum PDI Perjuangan," kata Adian Napitupulu di arena Rakernas V di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Sabtu (25/5/2024).
Adian menyatakan PDI Perjuangan saat ini telah siap mencalonkan sendiri pasangan calon kepala daerah di 142 kabupaten atau kota di 11 provinsi. Pencalonan sendiri itu dimungkinkan karena PDI Perjuangan telah memenuhi aturan ambang batas parlemen di daerah-daerah tersebut. Namun, Adian tidak menutup kemungkinan PDI Perjuangan akan tetap menjalin kerja sama dengan partai politik lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Adian juga sempat menyinggung perbedaan pilihan PDI Perjuangan dengan partai-partai lainnya di Pilpres 2024. Menurut dia, PDI Perjuangan tidak ingin perbedaan pilihan di Pilpres mempengaruhi iklim politik di Pilkada.
“Kalau kami mau berbicara tentang bangsa Indonesia yang satu, berbicara tentang kebutuhan berbangsa dan bernegara, satu masalah selesai di satu masalah sehingga tidak mengganggu konsolidasi Pilkada dan itu tidak menjadi persoalan di daerah-daerah,” ucap Adian.
Meski begitu, Adian menyatakan PDI Perjuangan tidak mau problem netralitas aparat dan penyalahgunaan fasilitas negara yang ada di Pilpres 2024 terulang di Pilkada.
“Jangan ada lagi peristiwa seperti Pilpres kemarin yang terulang. Jangan ada lagi aparatur negara yang bekerja secara politik untuk kepentingan satu-dua calon,” ujar dia.
Adian mengatakan penyalahgunaan aparat dan fasilitas negara adalah hal yang sangat tidak adil karena mereka dibiayai bersama oleh rakyat. Maka dari itu, Adian ingin Pilkada 2024 dapat berjalan tanpa intimidasi atau upaya-upaya mempengaruhi pemilih dengan iming-iming fasilitas yang disediakan negara seperti bantuan sosial atau bansos. (Eko Okta)
