LAGI-LAGI kelompok PA 212 akan menggelar unjuk rasa. Jika sebelumnya kerap mengggunakan nama Reuni 212. Kali ini, kelompok yang diduga ‘rindu reuni’ tersebut menggunakan sebutan Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR). Tuntutan demo mendesak agar Joko Widodo (Jokowi) mundur dari posisinya sebagai Presiden.
Lalu, rakyat mana yang dibela? Sejauh ini, tak diketahui rakyat yang mana. Dan, sampai saat ini pula, tak ada pemberitaan di media mainstream yang menerangkan pernyataan dari banyak orang atau rakyat Indonesia yang merasa minta diwakili aspirasinya oleh kelompok GNPR. Diduga kuat, rakyat yang dimaksud hanya segelintir orang yang ikut berdemo. Atau, juga pendonor demo.
Aksi demo GNPR tersebut akan digelar pada Jumat (4/11/2022) mendatang dan dinamakan aksi 411. Motornya yakni para anggota Dewan Presidium GNPR ialah Ketua Umum Front Persaudaraan Islam (FPI) Habib Muhammad Alatas, Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF) Yusuf Martak, hingga Ustadz Slamet Ma'arif pentolan PA 212.
Yang jadi pertanyaan, tepatkah aksi demo mendesak Presiden Jokowi mundur? Sepertinya para peserta demo tersebut tak mengenali aturan yang berlaku. Secara ketentuan yang diatur di republik ini, presiden maupun wakil presiden dapat diberhentikan oleh MPR dalam masa jabatannya apabila: terbukti melakukan pelanggaran hukum. Atau, terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden.
Pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden yang dimaksud sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain dan perbuatan tercela. Artinya, boleh dibilang tuntutan yang diusung para pendemo GNPR 411 dalam aksi unras mendatang, tak jelas. Kenapa? Karena, tak ada pelanggaran yang dilakukan Presiden Jokowi selaku Kepala Negara RI.
Kembali dikaji secara ilmiah, dikutip dari Harian Kompas, Senin (24/10/2022), hasil jajak pendapat Litbang Kompas yang berlangsung 24 September hingga 7 Oktober 2022, kepuasan publik pada kinerja pemerintah di bidang politik dan keamanan mengalami peningkatan.
Hal itu diketahui dari kepuasan masyarakat mencapai 74,6 persen atau sedikit naik dari survei Juni 2022 (73,1 persen). Demikian disampaikan peneliti Litbang Kompas Andreas Yoga Prasetyo. Yoga menyampaikan, tingkat kepuasan terjadi secara merata pada responden laki-laki dan perempuan. Begitu pula pada seluruh lapisan ekonomi masyarakat baik tingkat bawah, tengah dan atas. Nah, jika aksi GNPR 411 mengklaim mengatasnamakan suara rakyat yang tak puas dengan kinerja Jokowi, rakyat yang mana?
Beralih ke soal ekonomi. Sebagaimana diketahui, pertengahan Juli 2022 lalu Dana Moneter Internasional (IMF) memperingatkan gelapnya prospek ekonomi global. Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva sampaikan perang Rusia vs Ukraina, inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan, dan pandemi Covid-19 jadi penyebabnya. Pada tahun 2023 resesi ekonomi bisa dialami oleh banyak negara.
Resesi umumnya ditandai dengan menurunnya pendapatan domestik bruto (PDB), meningkatnya pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren negatif selama dua kuartal berturut-turut.
Terkini, beberapa negara diketahui mengalami lonjakan inflasi. Salah satunya, Inggris. Inflasi di Negara tersebut meningkat ke level tertinggi dalam 40 tahun pada September. Begitu juga Amerika. Dikutio dari berbagai sumber, kenaikan biaya energi dan pangan mendorong inflasi pada Mei ke tingkat tertinggi sejak 1981. Demikian juga negara-negara Eropa yang menggunakan mata uang euro, inflasi pada September lalu menembus dua digit karena melonjaknya harga listrik dan gas alam. Hal ini sebagai tandai resesi, karena harga yang lebih tinggi melemahkan daya beli konsumen. Sejumlah negara lan juga sudah mengalami krisis seperti Sri Lanka dan Pakistan. Bahkan, saat ini sudah ada 16 negara yang sudah menjadi pasien IMF dan 28 negara lainnya tengah mengantri.
Bagaimana dengan Indonesia denagn kepala negaranya Joko widodo? IMF menyebut Indonesia menjadi titik terang saat ekonomi dunia suram.
"Indonesia remains a bright spot in a worsening global economy (Indonesia tetap menjadi titik terang dalam ekonomi global yang memburuk)," demikian tulis Kristalina pada akun Instagram resmi dikutip pada 12 Oktober 2022. Pernyataan IMF ini menegaskan keyakinan bahwa perekonomian Indonesia masih cukup sehat dan aman dari ancaman resesi.
Nah, dari banyak perbandingan dengan negara-negara lain serta referensi ilmiah, apakah masuk akal desakan Jokowi harus mundur sebagaimana tuntutan demo GNPF 411? Silahkan disimpulkan sendiri. Yang jelas, pemilih Jokowi dari data hasil pilpres 2019 sebanyak 85.607.362. Tentunya, sangat jauh jika dibandingkan dengan atasnama ‘rakyat’ versi GNPF 411. Logikanya, jika GNPF 411 memiliki dukungan rakyat, tentunya kelompok ini sudah membuat partai dan mendaftarkan diri ke KPU saat ini. (*Penulis, Aktivis 98, Eko Octa)
