KOTA BOGOR- Ketua Umum PPJNA 98 Anto Kusumayuda dalam pertemuan lintas aktivis 98 menuding ada oligarki dan pengusaha hitam di pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dengan adanya kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Meski dirinya sebagai pendukung Jokowi, namun ia mengkritisi, Presiden harus waspada terhadap ‘penumpang gelap’.
“Sekarang ini, Meski Jokowi kami yakini sudah berbuat yang terbaik. Namun, hadirnya penumpang gelap oligarki menjadi terasa Orde Baru (Orba). Karena, menguatnya kekuatan ABG (ABRI, Birokrasi dan Golkar),” kata Anto Kusumayudha saat jadi pembicara Konsolidasi Aktivis 98, di salah satu café, Jalan Jalak Harupat, Kota Bogor, Minggu (17/10/2021).
Dia berujar, pemerintahan Jokowi lahir dari reformasi dengan adanya pemilihan langsung.
“Namun kita tetap mengkritisi adanya keinginan amandemen UUD 45 untuk memperpanjang jabatan presiden. Dan, itu tidak boleh terjadi,” tandasnya.
Ia juga meminta Presiden Jokowi memberikan kepercayaan kepada aktivis 98 untuk menangani badan pangan nasional.
“Banyak aktivis 98 yang mampu mengelola badan pangan nasional,” jelasnya.
Sementara, aktivis asal Bandung, Priston juga ikut mengkritisi, bawahan Jokowi di sejumlah daerah yang dinilai masih doyan uang dengan membohongi rakyat.
“Itu terjadi dan dilakukan kepala daerah, camat, lurah. Jika dulu era 98, yang kita perjuangan soal HAM. Saat ini, HAM berganti nama jadi hotel, apartemen. Motifnya, apalagi kalau bukan soal duit. Perilaku ini harus disudahi. Dan, ini yang menodai reformasi karena perilaku Orba-isme masih membudaya,” tuturnya.
Sementara, Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992, Sunarti mengatakan, aktivis 98 yang menduduki jabatan di pemerintahan Jokowi harus memiliki kemampuan.
“Sehingga aktivis 98 memberikan solusi bagi Bangsa Indonesia,” ungkapnya.
Sunarti mengaku tidak tertarik masuk pemerintahan Jokowi dan tetap mengurusi buruh. “Saya tetap berada di luar pemerintahan sebagai mitra kritis,” jelasnya.
Pernyataan senada disampaikan Ketua Pijar Indonesia 98 Sulaiman Haikal. Ia mengatakan, banyak penumpang gelap reformasi.
Pada kesempatan itu, Aktivis 98 dari Bandung Rudi Suhendra menyebut, Jokowi tersandera oligarki terlihat belum selesainya permasalahan di BUMN.
“Jokowi meminta memberesi BUMN tetapi tidak teralisasi sampai sekarang. Selain itu, ancaman ideologi yang nyata, terlihat didepan mata yakni adanya gerombolan yang ingin mengganti Pancasila dan NKRI dengan khiafah. Bahkan, ideologi khilafah sudah masuk ke pegawai BUMN dan PNS,” pungkas pria yang akrab dipanggil Bihom.
Hadir saat gelaran pertemuan konsolidasi aktivis tersebut Walikota Bogor Bima Arya, aktivis prodem Sunandar, aktivis KAPT Shane Hasibuan, serta aktivis FPPHR diantaranya Eko Octa, Mulyadi Kimung, Mulya, Latif, hingga Ucok Nasution. (Nesto)
