Artreya - Saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V yang dimulai Jumat (24/5/2024) di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri menyampaikan partainya akan mementingkan check and balances untuk menyikapi pemerintahan mendatang. Pakar menilai hal itu sebagai isyarat sikap PDIP yang akan menjadi oposisi.

Ketua Umum PDI Perjuanngan juga mengatakan partainya mementingkan check and balance untuk menyikapi pemerintahan mendatang, yang dipimpin Prabowo Subianto. Menurut Megawati, partainya punya sejarah panjang dalam memperjuangkan demokrasi. Presiden ke-5 Indonesia itu juga menginginkan seluruh kadernya tidak berada di zona nyaman.

Kendati demikian, ia mengatakan bahwa PDI Perjuangan tidak mengenal istilah oposisi maupun koalisi. Sebab, Indonesia adalah negara yang menganut sistem presidensial, bukan parlementer. Namun Megawati menekankan pentingnya pengawasan sebagai penyeimbang dalam berdemokrasi, termasuk pengawasan terhadap kekuasaan yang ada.

“Sebagai partai yang memiliki sejarah panjang di dalam memperjuangkan demokrasi, kita tetap menempatkan penting adanya check and balance bahwa demokrasi memerlukan kontrol dan penyeimbang,” ujar Megawati.

Terkait sikap PDI Perjuangan terhadap pemerintah ke depan, Megawati menyatakan masih akan mendengar suara dan masukan dari para kader. Isu ini, lanjutnya, menjadi prioritas dalam Rakernas Kelima PDI Perjuangan.

Dalam pidatonya, Megawati juga sempat menyoroti soal kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Kecurangan inilah, ujarnya, yang membuat kontestasi nasional tidak menjadi tempat rakyat untuk memiliki kedaulatannya.

Megawati menyinggung intervensi kekuasaan dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi. Putusan MK tersebut menetapkan persyaratan usia minimal bagi calon presiden/ wakil presiden yang dialternatifkan bagi calon yang pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu termasuk Pilkada.

Pengubahan aturan ini memungkinkan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka untuk memjadi cawapres Prabowo.

Berpijak dari pemikiran seorang pemikir kebhinekaan Sukidi, Megawati menyebut belakangan terjadi anomali dalam demokrasi di Indonesia. Anomali dalam demokrasi itu, kata dia, melahirkan kepemimpinan paradoks dan otoritarian.

“Terjadinya anomali demokrasi, secara gamblang dijelaskan oleh Dr. Sukidi, seorang pemikir kebhinekaan yang disegani. Sosok cendekiawan ini menjelaskan fenomena kepemimpinan paradoks yang memadukan populisme dan Machiavelli, hingga lahirlah watak pemimpin authoritarian populism (otoriter populis),” kata Megawati.

Dalam karakter kepemimpinan yang demikian, lanjut Megawati, hukum dijadikan pembenar atas tindakan yang sejatinya tidak memenuhi kaidah demokrasi.

“Di sinilah hukum menjadi alat, bahkan pembenar dari ambisi kekuasaan itu. Inilah yang oleh para pakar disebut dengan autocratic legalism (legalisme otokratis),” sambung Presiden Kelima RI tersebut.

Menurut Megawati, solusi untuk menyelesaikan anomali dalam demokrasi bukan mencabut hak rakyat, melainkan menerapkan adagium Vox Populi Vox Dei bahwa suara rakyat merupakan suara Tuhan sehingga perlu dihargai.

“Terhadap keseluruhan apa yang terjadi, PDI Perjuangan diajarkan oleh sejarah untuk percaya pada Satyam Eva Jayate bahwa kebenaran pasti akan menang,” tutur dia.

Berikut lima poin dari pidato politik Megawati dalam Rakernas V PDI Perjuangan

Menangis Terharu Menang Pemilu

Megawati berterima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang selalu mendukung PDIP hingga tetap berdiri tegak menjadi pemenang Pemilu Legislatif tiga kali berturut-turut. Tak kuasa menahan tangis, Megawati menyatakan kemenangan itu terjadi di tengah anomali yang terjadi.

Ketua Umum PDIP menyatakan, partai yang pernah melalui badai sejarah, akan tetap berani melawan segala bentuk ketidakadilan. Tercatat sampai tiga kali Megawati menanyakan soal keberanian meminta komitmen pada keadilan. Tiga kali juga dijawab peserta rakernas dengan tegas.

“Ya memang ada (kecurangan), saya tahu kok. Kan semuanya pada mengatakan sepertinya tidak (ada kecurangan). (Mereka bilang) ‘oh tidak’; seperti KPU-nya bilang ‘Ohh itu kan jujur, jurdil, jujur adil, luber, langsung, umum, bebas, rahasia’. Padahal itu KPU oleh yang ngomong,” kata Megawati.

Singgung Intervensi Penguasa

Megawati, dalam pidato politiknya, menyinggung intervensi kekuasaan dalam putusan 90 Mahkamah Konstitusi. Pengubahan aturan ini memungkinkan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, untuk menjadi Cawapres Prabowo.

Nama Jokowi atau Presiden Joko Widodo disinggung para kader saat ditanya Mega siapa yang harus disalahkan dalam skandal MK. Megawati mengatakan pengingkaran terhadap rakyat dibuktikan melalui praktik penyalahgunaan kekuasaan, dengan menggunakan sumber daya negara demi kepentingan elektoral. Intimidasi hukum terjadi atas nama kekuasaan.

Kritik Revisi UU Penyiaran hingga MK

Revisi UU Penyiaran yang tengah digodok Badan Legislasi DPR turut menjadi perhatian Megawati. Dia mempertanyakan draf revisi yang memuat larangan jurnalisme investigasi.

Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini juga menilai kesepakatan untuk membahas pengubahan aturan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan melalui proses yang tidak benar. Pemerintah dan DPR sepakat untuk membahas Revisi UU MK saat masa reses pada Senin,13 Mei 2024.

“Selain dilaksanakan tiba-tiba, dan pada masa reses, sepertinya menyembunyikan suatu kepentingan politik yang begitu besar,” kata Megawati.

Sikap PDI Perjuangan pada Pemerintah Prabowo

Menyikapi Pemerintahan mendatang, yang akan dipimpin Prabowo Subianto, Megawati mengatakan partainya akan mementingkan check and balances. Keputusan akhir PDIP untuk menjalin kerja sama dengan pemerintahan Prabowo-Gibran akan diumumkan pada akhir acara pada Ahad, 26 Mei 2024.

Sikap PDI Perjuangan ke depan masih harus perlu dicermati dengan seksama. Megawati mengatakan PDIP akan mendengarkan semua suara akar rumput yang menitipkan terlembaganya demokrasi yang sehat, sebagai skala prioritas dalam Rakernas.

“Demokrasi juga memerlukan partai politik yang sehat dan terlembaga, serta sistem hukum yang benar benar berkeadilan," kata Megawati. (*)

 

Sumber : voaindonesia/antaranews/tempo.co
Editor : Eko OKta