Aartreya - Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Atty Somadikarya mengendus ada dugaan oknum bermain melakukan manipulasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi saat melakukan sidak ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disducapil). Administrasi kependudukan (adminduk), dalam proses PPDB yang jadi sumber masalah, yakni identitas anak di kartu keluarga (KK) tanpa sepengetahuan pemilik KK alias KK palsu dan perubahan KK di bawah satu tahun.
"Akhirnya bisa memetakan persoalan yang ada dan untuk adminduk yang melakukan perubahan KK tanpa adanya surat persetujuan harus ditelusuri siapa oknumnya," ujar Atty, baru-baru ini.
Alasan gugur calon siswa kepada orang tua, sambung Atty, perlu diterangkan oleh tim PPDB agar jelas. Dia berujar, dengan adanya temuan dua masalah adminduk yang menjadi dasar kecurangan PPDB terjadi di Kota Bogor perlu penelusuran lebih lanjut hingga menemukan oknum dan penindakan yang tegas kepadanya.
“Oleh karena, kami mendorong harus ada upaya perbaikan dan evaluasi. Karena, apabila tidak ada deteksi, maka tidak ada antisipasi dan ini adalah kelalaian terstruktur dan ada kesengajaan untuk dilakukan di tahun mendatang," tuturnya.
Sebagai informasi, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor telah menuntaskan seluruh proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi jenjang SMP, hingga Kamis, (13/7/2023). Berdasarkan data yang dirilis Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, pada proses PPDB jalur zonasi jenjang SMP terdapat 8.230 pendaftar, 3.251 orang siswa dinyatakan lolos, 4.979 siswa dinyatakan gagal.
Sementara sebanyak 208 calon siswa dicoret/diskualifikasi, karena data kependudukan bermasalah. Setelah dilakukan verifikasi factual Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor bersama tim khusus ternyata nama dan alamat yang tertera di daftar adalah palsu.
Siswa sudah dinyatakan lolos PPDB, tetap akan dilakukan pengecekan kembali. Apabila kedapatan ada siswa yang melakukan manipulasi adminduk maka akan langsung diskualifikasi dari sekolah yang dituju.
“Sebagian besar peserta PPDB yang didiskualifikasi, karena data kependudukan yang didaftarkan tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan,” ucap Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Sujatmiko Baliarto. (Eko Octa)
