Baru-baru ini, Federasi tertinggi sepakbola dunia (FIFA) resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Hal itu, disebut-sebut sebagai buntut dari penolakan beberapa pihak terkait keikutsertaan Timnas Israel U-20.

Dampaknya, Gubernur Bali dan Jateng, I Wayan Koster dan Ganjar Pranowo, yang sebelumnya menolak Timnas Israel seolah salah. Hal itu dikait-kaitkan drawing Piala Dunia U-20 2023 yang rencananya berlangsung di Bali dibatalkan.

Lalu, benarkah jatuhnya sanksi FIFA karena sikap penolakan Gubernur Bali, atau Gubernur Jateng? Mari disimak pernyataan resmi FIFA terkait penghapusan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 yang dirilis pada Rabu (29/3/2023) pukul 22.00 melalui website resminya, fifa.com, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia :  

Menyusul pertemuan hari ini antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir, FIFA telah memutuskan, karena keadaan saat ini, untuk menghapus Indonesia sebagai tuan rumah FIFA U-20 World Cup 2023.

Tuan rumah baru akan diumumkan sesegera mungkin, dengan tanggal turnamen saat ini tetap tidak berubah. FIFA ingin menggarisbawahi bahwa terlepas dari keputusan tersebut, tetap berkomitmen untuk aktif membantu PSSI. Bekerja sama erat dan dengan dukungan pemerintahan Presiden Widodo, dalam proses transformasi sepak bola Indonesia pasca tragedi yang terjadi pada Oktober 2022.

Anggota tim FIFA akan terus hadir di Indonesia dalam beberapa bulan mendatang dan akan memberikan bantuan yang dibutuhkan kepada PSSI, di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Pertemuan baru antara  Presiden FIFA dan Ketua Umum PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat.

Jika dicermati dari pernyataan resmi FIFA, yang disoal bukan karena penolakan Gubernur Bali, atau Gubernur Jateng. Namun, penyebutannya, terkait tragedi (Kanjuruhan) pada Oktober 2022 lalu.   

Kini kita kembali kaji soal sejarah sepak bola Indonesia. Pada 2015 silam, FIFA pernah menjatuhkan sanksi terhadap Timnas Indonesia buntut konflik antara PSSI dengan pemerintah lewat Kemenpora. Saat itu, Menpora Imam Nahrawi mengeluarkan Surat Keputusan bernomor 0137 tentang pembekuan PSSI pada 17 April 2015. Pemerintah ketika itu memutuskan untuk turun tangan karena adanya perebutan kekuasaan di PSSI.

FIFA pun menelurkan sanksi kepada Indonesia. Dalam surat yang dikirimkan, FIFA menilai PSSI melanggar Statuta FIFA pasal 13 tentang Kewajiban Anggota, 14 ayat 1 tentang suspensi, dan 17 tentang kebebasan anggota dan turunannya. Namun, tak beberapa lama sanksi FIFA terhadap Indonesia dicabut, dalam Kongres di Mexico City, Meksiko, pada Jumat (13/5/2015). Sebelumnya Indonesia dijatuhi sanksi penangguhan keanggotaan FIFA sejak Mei tahun lalu karena pemerintah dianggap terlalu campur tangan di PSSI.

Lalu, adakah Negara lain yang juga pernah disanksi FIFA? Jawabnya, ada. Diantaranya, Irak, dihukum sementara FIFA pada 20 November 2009 dan selesai pada Maret 2010. Selanjutnya, Nigeria, disanksi 4 Oktober 2010 dicabut 8 Oktober 2010. Kemudian, Iran. Hukuman jatuh 23 November 2006 dan dicabut 19 Desember 2006.

Seterusnya, Kuwait, disanksi 30 Oktober 2007 sampai 15 November 2007. Demikian juga Bosnia.  Disanksi mulai 1 April 2011 sampai 31 Mei 2011. Lalu, Kamerun, disanksi 4 Juli 2013 dan dicabut sanksinya 20 Juli 2013.

Terkini, pada Senin (28/2/2022), FIFA dan UEFA mengumumkan bahwa klub Rusia dilarang mengikuti kompetisi sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Salah satunya klub rusia, Spartak Moscow juga dikeluarkan dari Liga Eropa dan lawan mereka RB Leipzig akan langsung ke perempat final. Apa alasannya? Apalagi kalau bukan soal politik, dengan dalih Rusia melakukan invasi ke Ukraina. Lalu, apa bedanya dengan Israel? Nyaris taka da bedanya. Tapi, FIFA sama sekali tak pernah menjatuhkan sanksi kepada Israel.

Soal Rusia, FIFA lewat rilisnya, mengambil keputusan dengan mengikuti keputusan UEFA atau Federasi Sepak Bola Eropa untuk menghukum Rusia beserta klub-klubnya. Rusia dilarang tampil pada Kualifikasi Piala Dunia 2022 dan klub-klubnya dilarang tampil di berbagai kompetisi di Eropa.

Berbeda dengan Israel. Adanya dukungan dari negara barat, justru tetap diizinkan bertanding meski banyak kabar invansi yang dilakukan terhadap Palestina dan jelas-jelas menyalahi aturan kemanusiaan.

(Penulis : Aktivis 98 / Rakyat Biasa, Eko Octa)