Aartreya – Saat ini, Pemerintah Indonesia tengah menggarap proyek strategis penulisan ulang sejarah Republik Indonesia yang ditargetkan rampung sebelum peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 pada 17 Agustus 2025. Proyek ini mentargetkan pembaruan narasi sejarah nasional.
Aktivis 98, Mulyadi sampaikan ktisik keras terkait penulisan ulang sejarah. Ia mencium bau ada banyak peritiswa sejarah yang berpotensi dikaburkan, diantaranya peristiwa reformasi. Pria yang kerap disapa Kimung juga berujar, penggagas proyek ulang penulisan sejarah yakni Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang diketahui sebagai fanatisme Soeharto.
“Sejarah itu biasanya berpihak pada rezim berkuasa. Rawan dipolitisasi pengauasa. Apalagi pengagasnya Fadli Zon diduga kuat fanatisme Soeharto. Kuat dugaan sejarah yang ditulis tak akan bicara jujur, terkait peritiswa Reformasi. Padahal, saksi sejarah Reformasi saat ini banyak yang tahu,” tandas pria yang juga Sekjen Barikade 98, pada Rabu (4/6/2025).
Dia juga menyetil nama aktivis 98 yang saat ini ada di BUMN hingga Menteri kabinet Prabowo.
“Seharusnya, seperti Budiman Sujatmiko, Immanuel Ebenezer, Agus Jabo hingga Nezar Patria bicara soal penulisan sejarah ulang dan rawannya peritiswa Reformasi dihilangkan. Tapi, sampai saat mereka malah cuek. Yang pasti, tulis ulang sejarah itu tak ada manfaatnya. Yang ada hanya dugaan akal-akalan upaya penunggangan kepentingan poitik saja. Jadi, perlu ditolak!,” ucapnya.
Apa yang disampaikan Kimung cukup berlasan. Sebab, saat ini sudah beredar naskah berjudul Kerangka Konsep Penulisan "Sejarah Indonesia" berlogo Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, dengan bubuhan keterangan Draft masih dalam penyempurnaan 16 Januari 2025 di sudut kanan atasnya.
Dokumen sudah didapat kalangan pewarta, menyusul kabar yang belakangan santer kalau Kementerian Kebudayaan sedang menggarap proyek untuk merevisi sejarah Indonesia. yang bisa diunduh di laman Kemdikbud atau https://static.buku.kemdikbud.go.id/content/pdf/bukuteks/k13/bukusiswa/Kelas%20XII%20Sejarah%20BS%20press.pdf
Mengutip yang diwartakan abc.net.au, pada jilid 9 draf naskah Kerangka Konsep Penulisan "Sejarah Indonesia" berjudul Orde Baru dengan rentang waktu 1967-1998. Di dalamnya ada delapan bab: lahirnya Orde Baru; pembangunan ekonomi, pembangunan demokrasi pancasila; pendidikan; pembangunan dan perubahan sosial; wawasan nusantara dan NKRI; reaksi terhadap pembangunan; dan kebudayaan.
Di dalam bab ketujuh tentang reaksi terhadap pembangunan, hanya tercantum dua peristiwa, yaitu peristiwa Tanjung Priok 1984 dan peristiwa Talangsari Lampung 1989, dan lalu berhenti sampai di situ. Sementara bab 8 yang menjadi bab penutup jilid 9 berisi kongres kebudayaan, festival film Indonesia, sastra, seni, pers, dan media massa.
Jadi, tidak ada sejarah tentang krisis moneter 1997, tentang aksi mahasiswa, tentang tuntutan dan agenda reformasi, atau peristiwa kerusuhan anti-China dan turunnya Suharto pada 1998, seperti yang bisa ditemukan pada buku sejarah yang sekarang dipakai di sekolah-sekolah. Dan, pada Jilid 10 dalam draf naskah tersebut diketahui dimulai dengan pemerintahan B.J Habibie pada tahun 1999. (Eko Okta)
