Aartreya - Anggota DPRD Kota Bogor, Ujang Sugandi menggelar reses di salah satu rumah makan di lingkungan Batutulis, Kota Bogor, dihadiri ratusan warga dari lintas kelurahan, pada Rabu (2/8/2023).
Wakil rakyat asal Fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan (Dapil) Bogor Timur-Bogor Tengah ini sengaja membooking rumah makan yang berlokasi di tepi jalan demi satu alasan, yakni ingin memaknai spirit bersaudara dengan masyarakat. Serta, ingin memaknai semangat bersama menangis, berjuang dan tertawa bersama rakyat. Turut hadir saat reses, sejawatnya satu fraksi di DPRD Kota Bogor, Laniasari.
“Melalui pertemuan ini, di momen reses, kita bisa saling bertukar pikiran juga menyerap aspirasi. Dan, terpenting, sebagai penegasan bahwa tak pernah ada jarak diantara kita,” kata Ujang Sugandi saat diwawancarai usai kegiatan serap aspirasi.
Dimasa reses, merupakan suatu aktivitas rutin dilakukan Ujang melaksanakan giat bersama tokoh masyarakat dan pelaku usaha UMKM.
“Dialog yang kami lakukan banyak hal bermanfaat dan kami selaku anggota DPRD mendengar aspirasi masyarakat dengan seksama. Hal yang mencuat menjadi bahan diskusi antara lain infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, ekonomi pertanian, lingkungan dan kelestarian alam, keamanan ketertiban, Sosial dan Kesejahteraan, serta Inovasi dan Teknologi,” tutur Ujang.
Politisi PDI Perjuangan ini juga mengajak agar penguatan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaan program dapat diperkuat.
”Perlu ada ruang terbuka untuk masyarakat menyampaikan aspirasi dan ide-ide konstruktif. Dan, untuk jalur legislatif, menurutnya dengan moment temu ramah inilah penyampaian aspirasi dapat dilakukan,” ungkapnya.
Ujang juga menyoroti terkait pendidikan dan ekonomi warga, bahwa fasilitas pendidikan, kualitas guru, dan sarana pembelajaran merupakan bagian dari penguatan yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Bogor pada umumnya.
“Sebagaimana diketahui, terkini masalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mencuat jadi sorotan dan disebut-sebut dugaan penyalahgunaan adminisitrasi pendudukan (adminduk) pemicunya. Hal itu terjadi di tingkat SMP dan SMA,” ucapnya.
“Idealnya, perlu ada koreksi juga untuk pemerintah daerah. Semestinya, penambahan sekolah negeri itu perlu. Saat ini, SMP negeri di Kota Bogor baru ada 20. Akan lebih baik, jika diberadakan di tiap kelurahan. Dan, bijaknya, penambahan sekolah negeri ini jadi agenda setiap tahunnya. Bukannya, pasca PPDB, baru disadarkan perlunya penambahan sekolah negeri. Hal ini penting untuk menjawab kebutuhan zonasi sekolah saat PPDB,” tukas Ujang.
Selain pendidikan, UMKM juga disoroti anggota DPRD Kota Bogor ini. Menurutnya, UMKM seringkali kesulitan dalam memasarkan produk mereka secara efektif dan mencapai pangsa pasar yang lebih besar. Mereka mungkin membutuhkan bantuan dalam strategi pemasaran, promosi, dan akses ke platform online untuk memperluas jangkauan produk mereka.
Ujang menambahkan, bahwa dirinya akan selalu mendukung sektor ekonomi dan upaya untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pelaku UMKM. Salah satu yang sudah dilakukan adalah membuat langkah-langkah untuk mendorong sektor ekonomi lainnya dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. (Eko Okta)
