JAKARTA – Wacana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk menjadikan pelajaran sejarah sebagai mata pelajaran pilihan di kurikulum baru ditolak keras PDI Perjuangan. Melalui rilis yang diterima redaksi online ini, Minggu (20/9/2020), Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, hal itu menandakan Mendikbud tak paham kemerdekaan bangsa Indonesia.
Karena, kemerdekaan Indonesia lahir dari pemahaman sejarah dari para founding father Indonesia sehingga memunculkan kesadaran kritis untuk melawan penjajahan.
"PDI Perjuangan menolak keras berbagai bentuk pragmatisme pendidikan, termasuk menghilangkan mata pelajaran Sejarah dari kurikulum SMA dan SMK," kata Hasto.
Pelajaran sejarah, sebut Sekjen DPP PDI Perjuangan, denilai sangat penting sebagai suatu ilmu pengetahuan untuk melihat peradaban bangsa.
Hasto memandang setiap orang bisa mengambil pelajaran dari suatu nilai, cita-cita dan akar kebudayaan bangsa dari masa lalu dalam mata pelajaran sejarah. Harapannya, bisa menciptakan cita-cita masa depan sebagai satu benang merah sejarah peradaban bangsa
"Bung Karno dalam pembuangan di NTT dan Bengkulu, paling gemar mengajar sejarah. Sejarah yang membangun cita-cita kemerdekaan, sejarah yang mengangkat akar nusantara sebagai bangsa besar yang mewarnai peradaban dunia," lanjutnya.
Nadiem dinilai Hasto memiliki kesadaran yang rendah tentang makna pelajaran sejarah. Ia lantas meminta agar Nadiem bisa melihat lingkup pendidikan dalam arti luas, yakni pendidikan yang memiliki dasar budi pekerti, pendidikan karakter dan sebagai dasar dari kemajuan.
"Suatu bangsa akan kehilangan masa depan apabila meninggalkan sejarah," kata Hasto.
Sebagai informasi, Kemendikbud berencana membuat mata pelajaran sejarah menjadi mata pelajaran tidak wajib bagi siswa SMA dan sederajat. Hal itu tertuang dalam rencana penyederhanaan kurikulum yang akan diterapkan Maret 2021.
Kajian itu memperhatikan berbagai hasil evaluasi implementasi kurikulum, baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat serta perubahan paradigma keragaman, bukan keseragaman dalam implementasi kurikulum. Penyederhanaan kurikulum, masih tahapan awal karena membutuhkan proses dan pembahasan yang panjang. (nesto)
