CIBUNGBULANG – Soroti maraknya kabar dugaan kecurangan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), melalui kartu sembako atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM), penggiat sosial Kabupaten Bogor, Rully Ruhul Mujahid angkat bicara. Kader muda banteng ini menyayangkan jika BNPT yang merupakan bantuan pangan pemerintah setiap bulannya, melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan membeli barang pangan di e-warung masih disiasati.
Menurutnya, pedagang bahan pangan yang bekerjasama dengan Bank Himbara, bertujuan mengurangi beban pengeluaran.
“Hal tersebut dikutip berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, pada rapat terbatas tentang program RASKIN pada Juli 2016 lalu. Kini, penyaluran raskin diganti dengan menggunakan kartu elektronik yang diberikan langsung kepada rumah tangga sasaran,” kata Rully di sekretariatnya, Cibungbulang, baru-baru ini.
Sehingga, sambung Rully, bantuan sosial dan subsidi akan disalurkan secara non tunai dengan menggunakan sistem perbankan, sistem penyaluran bantuan pangan ini diatur dalam Peraturan Presiden (PERPRES), No 63 Tahun 2017, tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
“Berangkat dari rasa keadilan, saya miris dan terharu berdasarkan pantauan dan melihat KPM saat menerima bantuan pangan nya yang didapatkan dalam belanja elektronik melalui e-warung terbilang sangat sedikit. Tentunya secara rasional bahan pangan yang diterima tidak sebanding dengan dana yang diberikan oleh pemerintah untuk KPM,” tukasnya.
Sebagai penggiat sosial yang berjalan dalam 3 tahun belakangan ini, berbagai langkah disebutnya sudah dilakukan.
“Melihat adanya sejumlah kecurigaan yang dilakukan oleh agen e-warung, terhadap kurangnya bahan pangan yang dibelanjakan oleh KPM. Sehingga, terbilang harga e-warung jauh lebih mahal, berbanding harga pasar,” imbuhnya.
Dan, ia juga menyebut adanya sejumlah agen e-warung yang melupakan hak KPM dalam menerima komoditi bahan pangan yang diterimanya.
“Pasalnya banyak sejumlah agen e-warung jadi-jadian, tidak semestinya yang dianjurkan pemerintah,” tandasnya.
Kendati demikian, ia berharap, rasa keadilan akan terjawab, meski sebelumnya dirinya juga pernah mengadu atas ketimpangan dan kecurangan pada program tersebut ke Dinas Sosial Kabupaten Bogor, maupun pada pihak kepolisian.
Meski dapat dikatakan pasar bebas dalam penyaluran BPTN tersebut, lagi-lagi harga yang menjadi sorotan pada kesenjangan ekonomi. Kini, ia mengawal dan mengajak kepada warga masyarakat KPM penerima bantuan pangan, agar memilih bantuan pangan tersebut jauh lebih banyak, dan dapat disesuaikan harga pasar. Dia juga mengajak semua pihak bersama melakukan pengawasan indikasi kecurangan yang diduga dilakukan satuan perangkat desa, seperti RT, Agen e-warung dan lain nya, agar KPM tidak dirugikan
“Misal bahan pangan yang KPM terima 9 (sembilan) macam, bagus dan berkualitas, cukup untuk kebutuhan, "tutup Rully. (Dian Pribadi)
