Aartreya – Besok, Kamis (20/2/2024), Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) kembali akan unjuk rasa 'Indonesia Gelap' bersamaan pelantikan 481 Kepala Daerah terpilih secara serentak di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.
Jumlah massa yang akan berdemo berasal dari beberapa kampus dan akan lebih besar dari unjuk rasa sebelumnya. Tuntutan aksi dari aliansi BEM SI terdapat 13 poin bertajuk Indonesia Gelap. Yakni, cabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah hingga evaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selanjutnya, cabut proyek strategis nasional (PSN), wujudkan reformasi agraria sejati, wujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis, tolak revisi UU MINERBA, hapuskan multifungsi ABRI, sahkan RUU Masyarakat Adat dan cabut INPRES No. 1 tahun 2025. Demikian Koordinator Pusat BEM SI, Herianto, Rabu (19/2/2025).
“Juga, mengenai evaluasi total MBG,realisasikan anggaran tunjangan kinerja (Tukin) dosen, desak Prabowo keluarkan Perpu perampasan aset; tolak RUU TNI, Polri dan Kejaksaan, efisiensi Kabinet Merah Putih, tolak revisi Peraturan DPR tentang Tata Tertib; dan reformasi Polri,"kata Herianto.
Berdasarkan unggahan resmi @bem_si di laman Instagram, aksi demo Indonesia Gelap mengajak seluruh jajan BEM di Indonesia untuk merapatkan barisan mengenai situasi di Indonesia. BEM SI menilai kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Prabowo-Gibran dianggap banyak menyengsarakan rakyat.
BEM SI juga mendesak agar kebijakan yang dibuat pada pemerintahan Prabowo-Gibran sesuai dengan amanat UUD 1945 dan Pancasila yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Di bawah ini merupakan beberapa isi tuntutan demo BEM SI 19-20 Februari 2025.
1. Menuntut Presiden mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN serta APBD Tahun Anggaran 2025 yang merugikan rakyat.
2. Transparansi status pembangunan.
3. Transparansi keseluruhan program Makan Bergizi Gratis agar tepat sasaran dan terlaksana dengan baik.
4. Tolak revisi UU Minerba yang hanya menjadi alat pembungkam bagi rezim untuk kampus dan lingkungan akademik.
5. Tolak dwifungsi TNI karena berpotensi menciptakan represi dan menghambat demokrasi.
6. Tangkap dan adili Jokowi.
7. Sahkan RUU Perampasan aset untuk memberantas kejahatan ekonomi dan korupsi.
Sebellumnya, BEM SI menggelar aksi bertajuk “Indonesia Gelap” yang berlangsung sejak Senin, 17 Februari 2025. Aksi ini dilakukan secara berantai di berbagai daerah, termasuk Jakarta, Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali.
Jakarta
Di Jakarta, aksi dimulai dengan long march dari Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, menuju kawasan Patung Kuda, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada Senin (17/2/2025). Demonstrasi ini menolak kebijakan pemotongan anggaran besar-besaran yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto di hampir semua kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah dengan alasan efisiensi.
Massa aksi berkumpul di IRTI Monas sebelum akhirnya bergabung di kawasan Patung Kuda untuk menyampaikan tuntutan mereka. Diperkirakan sekitar 2.000 mahasiswa berpartisipasi dalam aksi ini.
Bandung
Di Bandung, aksi dipusatkan di depan Gedung DPRD Jawa Barat. BEM SI Kerakyatan Jabar menuntut pertanggungjawaban pemerintahan Prabowo-Gibran atas kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.
Plt Ketua BEM Kema Universitas Padjadjaran (Unpad), Rhido Anwari Aripin, menilai kebijakan pemerintah tidak berjalan optimal.
Mahasiswa dari berbagai kampus di Jawa Barat turut hadir. Universitas Pasundan menjadi yang pertama tiba di lokasi pada pukul 14.20 WIB dengan membawa bendera kampus dan menyanyikan Mars Mahasiswa sebelum berorasi.
Surabaya
Ribuan mahasiswa di Surabaya berkumpul di depan Gedung DPRD Jawa Timur pada Senin (17/2/2025). Massa aksi menyoroti kebijakan Prabowo yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, terutama terkait pemangkasan anggaran pendidikan.
Koordinator BEM SI Jatim, Aulia Thaariq Akbar, mengatakan tuntutan utama mereka mencakup penolakan efisiensi anggaran pendidikan dan penolakan multifungsi TNI di lembaga pemerintahan.
Bali
Di Bali, aksi dilakukan oleh Aliansi Bali Tidak Diam dengan mendatangi Kantor DPRD Bali. Mereka membawa lima tuntutan utama, di antaranya pembatalan pemangkasan anggaran pendidikan dan penghentian pembahasan RUU Sisdiknas.
Aksi di Lampung berlangsung di Kantor DPRD Lampung. Namun, mahasiswa mengaku kecewa karena hanya ditemui oleh dua anggota dewan. Mereka membawa tiga tuntutan utama, termasuk evaluasi Inpres Nomor 1 Tahun 2025 serta prioritas anggaran untuk pendidikan dan kesehatan.
Samarinda
Di Samarinda, Aliansi Mahasiswa Kaltim Menggugat (AMKT) menggelar aksi di depan Gedung DPRD Kalimantan Timur. Mereka menuntut pencabutan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, menolak revisi UU Minerba, dan mengkritik program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap tidak efektif.
Banjarmasin
Mahasiswa di Banjarmasin melakukan aksi protes dengan memasang spanduk di depan Gedung DPRD Kalsel. Mereka menuntut transparansi dalam rekonstruksi ulang anggaran serta perencanaan MBG yang lebih tepat sasaran.
Malang
BEM Malang Raya dijadwalkan menggelar aksi pada Selasa, 18 Februari 2025. Demonstrasi ini menyoroti pemangkasan dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang mengancam keberlanjutan pendidikan bagi 663.821 mahasiswa.
Semarang
Aliansi Semarang Menggugat akan menggelar aksi pada Selasa (18/2). Presiden Mahasiswa Unnes, Kuat Nursiam, menyatakan aksi ini adalah bentuk kemarahan rakyat terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai merugikan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
BEM SI menegaskan bahwa aksi “Indonesia Gelap” akan terus berlanjut hingga pemerintah memenuhi tuntutan mereka. Mereka juga mengancam akan menggelar aksi lanjutan jika kebijakan pemotongan anggaran tidak segera dievaluasi. (Dari berbagai sumber/ Eko Okta)
