JAKARTA – Isu Jokowi 3 periode belakangan terus menggelinding. Pihak lawan politik Jokowi pun diduga menikmati, memainkan, dan memanfaatkan gorengan politik tersebut. Menanggapi hal itu, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah berulang kali menyatakan sikap atas wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024.
Melansirdari Kompas.com, menurut dia, perdebatan terkait ini tak perlu dilanjutkan. Pernyataan ini Faldo sampaikan menanggapi aliansi mahasiswa yang mengancam akan demo besar-besaran jika Jokowi tak bersikap tegas terkait dua isu tersebut.
"Ini isu sudah berkali-kali dijawab. Presiden pun sudah tanggapi, tunduk pada konstitusi, setia pada sumpah jabatan. Jadi, ya isunya tidak perlu dikembang-kembangin," kata Faldo kepada wartawan, Rabu (6/4/2022).
Komentar senada juga disampaikan Duta Besar RI untuk Kazakhstan dan Republik Tajikistan, Fadjroel Rachman. Ia pun lugas mengatakan, menolak wacana presiden 3 periode. Melalui media sosialnya, mantan juru bicara Presiden Joko Widodo ini dengan tegas mengatakan jabatan presiden hanya 2 periode.
“Dua Periode harga mati,” tulis Fadjroel Rachman, dikutip dari Wartaekonomi, Rabu (6/4/2022).
Sebelumnya, Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu angkat bicara. Ia menegaskan partainya taat konstitusi dan tak akan mendukung wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Hal ini diungkap Masinton dalam rangka menjawab dugaan bahwa PDIP bisa saja menyetujui penundaan pemilu karena ingin mengusung Ketua DPP Puan Maharani sebagai cawapres pendamping di 2024.
"Godaan 3 periode itu menurut saya godaan yang garing. Kita sepakat demokrasi adalah ruang publik bisa partisipasi. 3 periode, ya, sudah tidak mungkin lagi sesuai perkembangan zaman. Mau Jokowi-Puan, Jokowi dengan siapa, 3 periode enggak di kamus konstitusi kita," kata Masinton dalam diskusi tentang penundaan pemilu yang diselenggarakan Fraksi PKB MPR RI di Gedung DPR, Senayan, dinukil dari Kumparan.com, belum lama ini.
Jokowi sendiri sudah menegaskan, semua pihak harus taat pada konstitusi yang sudah jelas mengatur soal masa jabatan presiden.Hal tersebut disampaikan Presiden dalam keterangannya seusai meninjau Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Rabu (30/03/2022).
“Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar. Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi, ya,” ujar Presiden, sebagiamana diwartakan Kontan.co.id.
(Sumber : Kompas.com/Wartaekonomi/Kumparan.com/Kontan.co.id/ Nesto)
