KOTA BOGOR- Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 baru akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang, bersamaan dengan Pemilihan Umum Legislatif. Namun, kekinian dinamika politik semakin menghangat ditandai dengan bermunculannya sosok calon presiden yang akan turut serta dalam pilpres mendatang.
Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Abdin Fikri kepada media online ini di salah satu rumah makan di Jalan Semeru, Kota Bogor, menyampaikan, seluruh kader partai besutan Megawati Soekarnoputri taat dengan perintah ketua umum.
“Jika Ibu Megawati sampaikan A, maka mesin politiknya akan sama. Demikian juga jika Ibu Mega sampaikan B, maka seluruh jajaran dan pengurus di daerah sampaikan yang sama,” kata anggota anggota Komisi IX DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) jawa Timur IX, Rabu (1/5/2022).
Menanggapi adanya doa tokoh asal PDI Perjuangan yang disebut-sebut bakal maju jadi calon presiden (capres) yakni Ganjar Pranowo dan Puan Maharani, Abini menambahkan, PDI Perjuangan merupakan partai yang loyal dan satu komando dengan pucuk pimpinan partainya.
“Karena, partai ini sudah sedemikian rupa soliditasnya. Jadi, tidak ada yang neko-neko. Oleh karena itu, keputusan capres diserahkan pada ketua umum,” Abidin Fikri
Saat ditanya pribadinya lebih memilih siapa yang akan didukung jadi capres, Politisi PDI Perjuangan ini menjawab lugas memilih, Puan Maharani.
“Jika sikap politik, saya taat pada ketua umum. Tapi, jika pirbadi, saya memilih Mbak Puan. Saya taat pada Ketum Megawati Soekarnoputri dan pilih Puan. Tentu dengan argumen yang bisa sampaikan,” imbuhnya.
Bertutur soal peta politik dikaitkan dengan kinerja mesi politiknya, dia membandingkan dengan piplres 2014 yang disebutnya terpisah antara pileg dengan pilpres.
“Jadi, saat itu, pileg dulu lalu pilpres. Hasil pemilu legilastif, PDI Perjuangan dengan kerja kadernya, menang dengan perolehan 109 kursi. Baru kemudian pilpres. Pilpres belakangan. Lalu, memandatkan kepada Jokowi untuk jadi capres. Di 2019, Jokowi incumbent, dan punya modal 109 kursi, setelah pileg jadi 128 kursi di DPR,” tukasnya.
Jokowi sebagai incumbent sebutnya berbeda dengan periode pertama. Pemilih, menurutnya, juga bertambah.
“Ketika itu, PDI Perjuangan menang dan Jokowi jadi presiden. Pengaruh partai ada. Yang paling pokok, soliditas kader partai. Dari 109 menjadi 128, artinya ada kenaikan. Efeknya, sekitar 3 sampai 4 persen, jika dalam teori,” ucapnya.
“Nah, sekarang kan tidak lagi Jokowi. Kita, PDI Perjuangan punya modal 128 kursi di DPR. Meski begitu, sampai sekarang kita taat dengan ketua umum dan tinggal ketua umum nantinya yang memutuskan,” tuntasnya. (Nesto)
