Aartreya – Dituding Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak netral dalam pemilu 2024, usai Jokowi mengumpulkan ketua umum partai politik di Istana Negara Jakarta, Selasa (2/5/2023), Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto bereaksi sampaikan pembelaan.
Kata Hasto, pembicaraan antara ketua umum partai politik dengan Jokowi di Istana tidak membahas soal politik praktis. Untuk itu, dia mengatakan tak ada yang salah dalam pertemuan enam ketum parpol koalisi pemerintah dan Jokowi di Istana.
"Kan kita tidak berbicara tentang tokoh-tokoh (bakal capres-cawapres, red), kita tidak berbicara tentang politik praktis,” ujar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta melansir Liputan6.com, Senin (8/5/2023).
Penuturannya, pertemuan itu membahas tentang kebijakan yang berkesinambungan soal menghadapi tantangan bangsa ke depan. Hasto menilai pembahasan ini wajar agar pemimpin masa depan mampu mewujudkan visi ke depan.
"Sehingga dengan adanya kesepahaman itu dapat dibangun suatu dialog-dialog antar pimpinan partai politik. Sehingga di situ tidak dikerucutkan (soal nama bakal capres-cawapres) di Istana," jelasnya.
Hasto menyebut PDI Perjuangan memiliki banyak pengalaman dalam menempatkan sesuatu baik urusan politik praktis, maupun urusan kepentingan membangun bangsa dan negara. Hal itu, kata dia, juga menjadi sikap Presiden Jokowi.
"Berbicara dengan demografi, bonus demografi, bagaimana ini memberikan suatu leverage dalam kemajuan Indonesia ke depan, itu kan merupakan suatu pembicaraan terkait dengan kepentingan negara," tutur dia.
"Tidak ada berbicara tentang orang per orang, yang terkait dengan pemenangan Pemilu 2024," tegas Hasto.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan banyak hal yang dibahas dalam pertemuan enam ketua umum (ketum) partai politik (parpol) koalisi pemerintah di Istana Merdeka Jakarta, Selasa, 2 Mei 2023. Pertemuan itu berlangsung selama tiga jam.
"Yang dibahas banyak sekali. Wong 3 jam banyak sekali," kata Jokowi kepada wartawan di Sarinah Jakarta, Kamis (4/5/2023).
Dia menyebut pertemuan tersebut membahas soal kondisi politik di Tanah Air dan sosok pemimpin yang dibutuhkan Indonesia kedepan.
Jokowi tak membantah pertemuan itu juga membahas sosok calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.
"Semuanya dibicarakan. Utamanya terkait politik yang menyangkut negara ke depan akan seperti apa tantangannya," ujarnya.
"Itu semuanya butuh kepemimpinan nasional dengan leadership yang kuat yang dipercaya oleh rakyat, internasional, dan investor," sambung Jokowi.
Adapun enam ketua umum parpol yang diundang ialah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputro, Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto.
Surya Paloh Tak Diundang
Jokowi mengakui tak mengundang Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dalam pertemuan tersebut, meski bagian dari koalisi pemerintah. Hal ini lantaran Partai NasDem telah membentuk koalisi sendiri untuk Pilpres 2024.
"Ya memang (NasDem) tidak diundang. NasDem itu ya, kita bicara apa adanya ya. Kan sudah memiliki koalisi sendiri," ucap dia.
Sementara itu, kata dia, ketua umum partai politik yang diundang ingin membangun kerja sama politik lain. Jokowi menilai seharusnya partai pimpinan Surya Paloh itu tak boleh mengetahui strategi politik yang dibahas.
"Ini gabungan partai yang kemarin berkumpul itu kan juga ingin membangun kerja sama politik yang baik. Mestinya, ini kan memiliki strategi besarnya apa. Ya masa yang di sini tau strateginya," jelasnya.
(Sumber : Liputan6.com)
Editor : Eko Octa
