KETUA Dewan Pembina Laskar Ganjar Puan, Mochtar Mohamad ingatkan kepada pihak-pihak yang ingin Pemilu 2024 ditunda, tak bermanuver. Sebab, menurutnya alasan penundaan pemilu sangat tak logis.
“Konstitusi Indonesia sudah mengamanatkan pemilu digelar lima tahun sekali. Wacana penundaan pemilu bisa berpotensi berujung masalah, apalagi jika ada pihak yang ingin mengedepankan kepentingan. Tegasnya, penundaan pemilu itu merupakan pelanggaran terhadap konstitusi,” kata Ketua Dewan Laskar Puan saat diwawancarai media online ini melalui sambungan telepon, Senin (14/3/2022).
Dalam Undang Undang Dasar, masa jabatan presiden dan wakilnya dijelaskan secara gamblang dalam Pasal 7 UUD 1945, jabatan kepala negara hanya berlaku selama lima tahun, dan hanya bisa dipilih untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Sementara Pasal 22 E UUD 1945 menjelaskan bahwa pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali.
“Jadi, stop mewacanakan penundaan pemilu. Karena, itu akan merugiakan Jokowi. Itu akan berdampak ke presiden, sebab sama sekali tidak diatur dalm konstutusi. Kecuali jika dalam status darurat. Hal lain, wacana (penundaan pemilu.red) merugikan pemerintah. Padahal sudah diputuskan bersama di DPR, bersama KPU dan dan Bawaslu. Dari survei SMRC pun, rakyat menginginkan pemilu digelar pada 14 Februari 2024,” tandasnya.
Pria yang akrab disapa M2 menambahkan, para politisi yang menjacai capres dengan elektablitas rendah dimintanya tak perlu bermanuver yang tidak-tidak. Dia menduga, penggelindingan wacana penundaan pemilu karena syahwat capres yang potensi raihan suaranya minim.
“Sampai saat ini hanya PDI-Perjuangan yang sudah siap dengan kandidatnya maju capres karena sudah memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Sedangkan partai-partai lain belum membuat koalisi,” imbuhnya.
Menurutnya, berdasarkan perolehan kursi di DPR saat ini, kubu oposisi memiliki total 104 kursi dari Partai demokrat dengan 54 kursi dan PKS 50 kursi. Artinya, masih butuh satu partai dari koalisi pemerintah untuk ditarik ke oposisi karena syaratnya 115 kursi.
“Bukan tidak mungkin, ada elit partai-partai akan berpikir bagaimana caranya terhindar dari syarat presidential threshold 4 persen. Sebagiamana diketahui, dari data survei SMRC pada 8-10 Februari 2022 yang dirilis 28 Februari 2022 lalu, apabila pilpres dilaksanakan saat ini Ganjar Pranowo unggul 34,7 persen, Anies Baswedan 23,3 persen, Prabowo Subianto 21,9 persen dan yang belum menentukan pilihan 20,1 persen,” tuntasnya. (Nesto)
