JAKARTA – Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis 98 - PPJNA 98, melalui rilis yang diterima redaksi media online ini ditandatangani Ketuanya, Anto Kusumayuda dan Sekretaris Abdul Salam Nur Ahmad Sekjen PPJNA 99, mengecam keras fitnah yang ditebar para pembenci pemerintah Joko Widodo, Minggu (06/06/2021).
PPJNA’98 sebut barisan politik sakit hati belakangan ini tengah memanfaakan isu haji untuk memojokan Jokowi. Tak hanya itu, pernyataan Dasco dinilai sudah tepat dan tegas sebagai Wakil Ketua DPR-RI.
“Dasco, memiliki tanggung jawab bahwa mempersiapkan keberangkatan haji yang dilakukan pemerintah. Hal itu tidak mudah dan harus matang. Tidak cukup satu bulan, para jemaah haji jangan sampai terlantar gara gara kurang persiapan karena terburu buru,” tulis Anto Kusumayudha dan Abdul Salam melalui permnyataan sikapnya.
Dengan ketegasan Dasco, sebutnya, PPJNA 98 mendukung keputusan Kemenag membatalkan keberangkatan haji tahun ini.
“Karena, belum adanya keputusan kuota dari pihak Pemerintahan Arab Saudi. Dan, sebagai wakil rakyat di DPR hal itu merupakan langkah benar sebagai wakil rakyat,” demikian dalam release yang disampaikan.
PPJNA 98 juga menyayangkan pernyataan para haters yang selalu mencari-cari alasan membuat pembenaran untuk memojokan pemerintah.
“”Sangat menyayangkan masih ada pihak pihak yang memfitnah dan membully Presiden Jokowi, Menteri Agama serta pimpinan DPR-RI terkait tidak adanya keberangkatan haji tahun ini. Tentunya keputusan pemerintah itu atas dasar kajian yang mendalam dan komprehensif untuk kemaslahatan dan keselamatan warga bangsa Indonesia khususnya yang akan melaksanakan ibadah haji,”tandas Anto melalui rilis PPJNA 98.
Ditengah pandemi ini, sambungnya, bukannya banyak beristigfar, bertafakur atau refleksi diri, tapi malah menyebar kebencian.
“Ibadah haji pun dipolitisir, didramatisir, malahan dimanfaatkan isunya untuk memperburuk citra pemerintahan Jokowi oleh pihak dan kelompok yang bersebrangan dengan Presiden Jokowi,” tuntas Anto Kusumayuda.
Sebagai informasi, sebelumnya Wakil Ketua DPR RI, Dasco mengatakan hingga 28 Mei 2021, Pemerintah Indonesia juga belum menerima kepastian soal kuota haji. Informasi dari pemerintah Arab Saudi tentang kuota haji untuk Indonesia. Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga perlu menyiapkan banyak hal untuk memberangkatkan jemaah haji, mulai dari vaksinasi, persiapan catering, hingga pemondokan. (Nesto)
