Aartreya – Carut marut permasalahan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kota Bogor disebut-sebut lantaran minimnya sekolah. Sumber persoalan, disenyalir karena minimnya sekolah membuat ada beberapa wilayah di Kota Bogor menjadi wilayah blank zonasi.

Di tahun politik ini, kisruhnya PPDB jalur zonasi diungkap Walikota Bogor Bima Arya melalui sidak yang dilakukan di Gang Selot, bersebelahan dengan SMPN 1 atau SMAN 1, tempatnya bersekolah dulu. Dimulai dari itu, diketahui ada temuan dugaan pemanipulasian KK.

Namun, sayangnya Bima Arya selaku kepala daerah sepertinya lupa, sebagai walikota semestinya dia memperbanyak sekolah untuk menjawab masalah kisruh jalur zonasi PPDB. Muncul pertanyaan, kenapa Bima Arya yang juga politisi asal parpol ini baru tahun ini, di tahun politik jelang pemilu, mengungkap dugaan pemanipulasian adminduk? Anggota DPRD Kota Bogor, Iwan iswanto kepada media online ini juga ikut mempertanyakan.

“Idealnya, untuk mengantispasi kisruh jalur zonasi PPDB perlu dibangun sekolah tambahan. Kalau perlu di tiap kelurahan. Kalau lahan tak ada, gunakan lahan fasos fasum perumahan. Jadi, saya kira ada solusinya,” kata pria yang juga Pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Bogor saat diwawancarai di Gedung Dewan, Minggu (16/7/2023).

Mantan aktivis mahasiswa dan pernah menjabat Sekretaris KNPI Kota Bogor ini melanjutkan, untuk mensiasati keterbatasan anggaran bisa ditempuh dengan membuat sekolah satu atap.

“Sekolah satu atap itu jadi solusi, jika SD negeri atau SMP negeri di suatu kelurahan tidak ada. Atau, juga SMA negeri jika tidak ada. Buat saja, sekolah satu atap, jenjang SD, SMP dan SMA negeri. Itu jadi jawaban mengurai persoalan zonasi. Dan, sebenarnya PPDB jalur zonasi ini sudah sejak 2019 lalu diberlakukan. Tapi, kenapa walikota baru tahun ini mempersoalkan. Ini juga jadi pertanyaan saya,” tuntas Iwan. (Eko Okta)