KOTA BOGOR - Sekelompok orang yang tergabung dalam Persaudaraan Alumni (PA) 212 berencana menggelar kegiatan Reuni 212 pada awal Desember nanti. Ketua Duta Jokowi Bogor Raya NFR Nasution atau yang akrab disapa Ucok Nasution secara blak-blkan mempertanyakan tujuan reuni PA 212.

“Kalau mobilisasi massa dijadikan budaya untuk berpolitik, kalau budaya pengerahan massa dijadikan cara untuk menekan atau campur tangan hukum. Saya kira ini akan sangat buruk bagi demokrasi kita. Nantinya, wibawa hukum jatuh. Apalagi jika temanya mendesak bebaskan HRS,” kata Ucok kepada media online ini. Kamis (11/11/2021).

Ketua Duta Jokowi Bogor Raya ini mendesak agar pemerintah bertindak tegas, jangan memberi izin reuni PA 212. Dia juga serukan kepada masyarakat jangan mau dijadikan tunggangan atau jadi alat politik kelompok yang anti pemerintah.  

“Reuni itu apa? Apakah PA 212 itu suatu lembaga pendidikan sehinggga harus gelar reuni? Jelas, diduga mereka membawa motif politik. Dan, PA 212 sendiri kan kelompok anti atau pembenci pemerintah. Kalau diberikan izin, yang ada mereka akan malah merasa superioritas. Jadi, pemerintah harus menolak berikan izin PA 212. Kalau mau reuni, kenapa tidak sambil liburan di tepi pantai, misalnya. Kok malah di Monas. Pemerintah jangan takut, PA 212 itu Cuma segelintir orang. Tolak reuni PA 212,” tandas Ucok.

Pernyataan senada juga dilontarkan Ketua Seknas Jokowi Kota Bogor, Dede Wahyuningsih. Secara blak-blakan, ia menyebut Reuni PA 212 tersebut diduga hanya ingin cari panggung politik untuk melakukan orasi memojokan pemerintah.

“PA 212 itu kalau mau berpolitik, buatlah partai ikutlah pemilu. Biar rakyat Indonesia juga tahu, bisa menang enggak di pemilu legislatif? Atau, bias sukses enggak bos-nya cari dukungan nyapres? Kalau bicara reuni, kami relawan Jokowi, tentu jauh lebih banyak dibanding PA 212, hal itu juga terbukti pendukung Jokowi unggul diatas kertas saat pilpres lalu. Saya dan kawan-kawan Seknas Jokowi secara tegas menyatakan menolak dan imbau masyarakat jangan dating di acara reuni PA 212,” tukasnya, didampingi aktivis Seknas Jokowi Kota Bogor, Purnomo.

Masih menurutnya, masyarakat wajib menyuarakan penolakan karena saat ini masih pandemi Covid-19 dan jika digelar kerumunan bukan tak mungkin dapat memicu potensi kasus positif corona.

“Selama pandemi hampir 2 tahun ini ada banyak perubahan di masyarakat. Covid-19 di Indonesia saat ini sedang melandai. Dan, mohon dicatat, suksesnya kasus Covid-19 menurun itu bukan karena campur tangan PA 212. Tapi, karena pemerintah Jokowi serta masyarakat yang tertib mentaati aturan protokol kesehatan seperti memakai memakai masker dan menjaga jarak. Jadi, sekali lagi, adalah yang  terbaik jika pemerintah juga kepolisian bersikap tegas, menolak reuni PA 212,” tuntasnya. (Nesto)